Jokowi-JK Diminta Tidak Pilih Calon Menteri Bermasalah

Jakarta - Desakan publik agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengikuti saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak memaksakan diri memasukkan calon menteri yang bertanda kuning ataupun tanda merah dalam kabinetnya kembali disuarakan.

Sekretaris Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti Fahmi Habsyi menyatakan bahwa tanda kuning atau merah calon menteri dari KPK merupakan "warning" yang wajib diperhatikan sebagai "bukti sayang" KPK pada Jokowi-JK.

Sebab KPK pasti melihat harapan publik yang besar terhadap kabinet Jokowi-JK tidak pupus di awal pemerintahan.

"Tanda kuning atau tanda merah kan hanya masalah waktu nasibnya. Sekarang kan tanda kuning. Kalau ada kasus korupsi nanti muncul menyeretnya, kan jadi merah. Ada ratusan kasus korupsi melibatkan anggota parlemen dan birokrasi SBY yang bisa menyeret siapa pun di kemudian hari," ujar Fahmi, di Jakarta, Sabtu (24/10).

Fahmi melanjutkan bahwa niat KPK sudah baik untuk mendengar respons publik agar tidak terulang lagi seperti kabinet era SBY di mana menteri mundur atau di-resuffle di tengah jalan terlibat kasus korupsi.

"Kompromi yah boleh-boleh saja dalam proses penyusunan kabinet dan memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi rakyat wajib dipuaskan karena itulah yang membuat Jokowi-JK lebih unggul 8 juta suara. Apa menunggu KPK menangkap dulu?" Kata dia.

"Tapi kita harus realistis bahwa karakter bangsa kita memang lebih suka menyelesaikan masalah ketika kepala sudah terbentur tembok dibanding mencegah masalah sejak awal."