Kabinet Jokowi Harus Bersih dari Beban Masa Lalu

Jakarta - Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) mendukung sepenuhnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan hak prerogatif dalam menentukan menteri-menteri di kabinet.

Almisbat menilai tarik ulur pengumuman kabinet yang terjadi saat ini merupakan bentuk pelecehan terhadap kewenangan mutlak yg dimiliki oleh Presiden Jokowi.

"Pertimbangan rekam jejak calon menteri sebagai salah satu dasar pemilihan menteri di kabinet oleh Presiden Jokowi sudah tepat. Namun, Almisbat juga meminta kepada Presiden untuk memasukkan faktor bersih dari kejahatan hak asasi manusia masa lalu sebagai bahan pertimbangan rekam jejak calon menteri selain faktor bersih dari indikasi korupsi," ujar Sekretaris Jenderal Almisbat, Hendrik Sirait di Jakarta, Sabtu (25/10).

Dengan kata lain, ujarnya, Almisbat berpandangan faktor bebas dari kejahatan HAM harus diperlakukan setara dengan bebas dari indikasi korupsi dalam pertimbangan rekam jejak calon menteri di kabinet. Berdasarkan pada pertimbangan itulah Almisbat meminta agar Presiden Jokowi mencoret nama-nama yang memiliki masalah HAM masa lalu.

Hendrik mengatakan, ada nama calon menteri yang beredar di masyarakat diduga kuat terlibat dalam kasus kejahatan HAM, seperti peristiwa Timor Leste dan kerusuhan Mei 1998. Bagi Almisbat, postur kabinet yang nihil beban, baik beban masa lalu maupun bebas dari beban indikasi korupsi adalah sebuah visi dan misi pemerintahan baru yang dibebankan kepada pemerintahan Jokowi-JK sekaligus menjadi ekpektasi masyarakat Indonesia yang beradab. [O-1]