Rieke Diah Pitaloka: Benarkah Kas Negara Kosong dan BBM Harus Naik?

Jakarta - Isu terkait realokasi subsidi yang akan berujung pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap sebagai sebuah "lagu lama kaset baru" oleh anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), Rieke Diah Pitaloka. Menurutnya, alasannya selalu sama meski pemerintahan berganti, yakni kas negara kosong akibat subsidi BBM. Dan untuk menyelamatkan keuangan negara, subsidi harus dicabut.

Padahal menurutnya, hal itu masih bisa dipertanyakan.

"Jika defisit benar adanya, artinya di akhir pemerintahannya, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) telah menegaskan salah urus negara plus keuangannya. Namun, kita tetap gunakan azas praduga tak bersalah, dengan menanyakan langsung kepada SBY dan para menterinya, terutama mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri. Betulkah ada defisit? Berapa angka devisit yang sesungguhnya?" ujar Rieke di Jakarta, Selasa (4/11).

Hal itu bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintahan yang lalu, tapi agar kondisi keuangan negara menjadi jelas.

"Sampaikan ke publik, transparansi kondisi kas negara penting, agar pemerintah Jokowi bisa berjalan tanpa beban masa lalu dan tidak dipecundangi para pemburu rente, yang sepertinya bersembunyi di balik topeng subsidi penyebab negara bangkrut," jelasnya.

Sebagai latar belakang, Rieke menjelaskan APBN 2014 adalah sebesar Rp 1,876,872.7 triliun. Belanja non kementrian/lembaga berupa subsidi BBM sebesar Rp 246,494.2 triliun, atau hanya 14,4 persen dari total APBN 2014.

Artinya, kata Rieke, masih ada 85,6 persen yang harus "disisir" secara seksama, dan dianalisa apakah efeknya sudah sampai kepada rakyat.

"Atau lagi-lagi lebih banyak untuk bancakan para pemburu rente? Apapun, dengan data di atas, jelas alokasi 14,4 persen untuk subsidi BBM adalah tidak bisa jadikan alasan penyebab defisit APBN," tandasnya.

Alasan lain yang tak berubah, menurut Rieke, adalah subsidi BBM dialihkan ke program pembangunan. Di balik itu, menurut dia, sebenarnya ada kalimat yang tak disampaikan, yakni "subsidi BBM dicabut, artinya ada tambahan proyek yang bisa
digarap".

Bagi Rieke, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) tidak bertanggung jawab atas indikasi salah kelola keuangan negara yang terjadi pada pemerintahan SBY, namun juga tak boleh lepas tangan dari akibat salah urus yang terjadi. Pada titik itu, dia mengaku masih meyakini Jokowi memiliki solusi.

Dia mendukung Jokowi atas sikap tegasnya yang menyatakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS0 dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tak ada hubungannya dengan kenaikan BBM. Maknanya, program unggulan itu harus dipenuhi sebagai janji kampanye, bukan sebagai kompensasi kenaikan BBM.

"Jokowi, dengan caranya telah menjelaskan pada kita semua, tanpa perlu mencabut subsidi BBM, dua bulan pertama tetap pemerintah bisa jalankan program yang penting dan ditunggu rakyat," jelasnya.

Dia melanjutkan, kalaupun ada defisit, pemerintahan Jokowi-JK tak akan cari jalan pintas. Maksudnya, akan ada alternatif-alternatif yang bisa dilakukan selain mencabut subsidi BBM.

Apalagi, belum ada bukti pencabutan subsidi BBM dengan kompensasinya, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) pasti akan membuat rakyat sejahtera. Yang sudah pasti, menurut Rieke, subsidi BBM dicabut, harga BBM pasti naik, dan akan melahirkan efek domino pahit bagi rakyat.

"Saya mendukung Jokowi jalankan KIS dan KIP, sebagai bukti menjalankan perintah konstitusi. Tapi saya tidak mendukung subsidi BBM dicabut selama tak memenuhi logika konstitusi UUD 1945 yang saya yakini," tandasnya.