Kabinet Perlu Kerja Cepat untuk Meredam Dampak Kenaikan BBM

Jakarta - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menaikkan kenaikan harga BBM bersubsidi disambut baik oleh pasar, namun kabinet Jokowi harus mampu bekerja cepat untuk meredam dampak volatilitas makroekonomi yang timbul dari kenaikan tersebut.

Demikian disampaikan Helmy Kristanto, analis Danareksa Sekuritas dalam hasil risetnya hari ini.

Menurut Helmy, di tengah-tengah harga minyak mentah dunia yang jatuh, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mencari keseimbangan antara penghematan subsidi dan membatasi dampaknya terhadap kondisi makro.

"Dengan kenaikan subsidi sebesar Rp 2.000 per liter untuk premium dan solar, dampaknya terhadap inflasi akan moderat, di mana inflasi diperkirakan naik ke 7,5 persen akhir tahun ini dan 6,8 persen di akhir tahun 2015, dengan potensi penghematan Rp 100 triliun," kata dia.

Meskipun, pasar menyambut baik komitmen Jokowi namun resiko kenaikan suku bunga masih ada, mengikuti inflasi yang naik.

"Dampak negatif (pencabutan subsidi BBM) terhadap pasar akan terbatas karena penabutan subsidi BBM akan mentransformasi perekonomian Indonesia, menciptakan fondasi yang kokoh untuk bisnis agar bertumbuh," kata dia.

"Jika kabinet Jokowi mampu mempercepat program kerjanya, maka dampak volatilitas makro dari kenaikan harga BBM bisa diredam," tambahnya.

Helmy menambahkan, dalam jangka panjang, Danareksa mempertahankan penilaian positif terhadap pasar dan menurunnya harga saham sebaiknya dilihat sebagai peluang.

Danareksa masih merekomendasikan saham defensif kapitalisasi besar dan sektorinfrastruktur dan sektor kesehatan.