Ini Pernyataan Sikap Golkar atas Kenaikan Harga BBM

Jakarta - Jajaran Fraksi Partai Golkar‎ sedang berada di Yogyakarta untuk menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) partai itu yang dimulai hari ini. Namun kegiatan itu tak menyurutkan niat mengkritisi kebijakan realokasi subsidi yang menyebabkan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berikut isi lengkap pernyataan sikap Fraksi Partai Golkar yang diterima di Jakarta, Selasa (18/11).

"Pemerintah Joko Widodo–Jusuf Kalla telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi per tanggal 18 November 2014 sebesar Rp 2.000. Kenaikan ini sangat mengejutkan karena pemerintah saat ini baru 28 hari bekerja. Fraksi Partai Golkar DPR RI menyesalkan pemerintah mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM di saat rakyat sedang susah dan pada saat harga minyak mentah yang menurun drastis. Terhadap kebijakan tersebut, Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan sikap sebagai berikut :

Kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah tadi malam sebesar Rp 2.000 yang langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menunjukkan bahwa pemerintah Joko Widodo sudah mengingkari janji-janji kampanyenya pada saat pemilihan presiden serta tidak memilliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat.

Kebijakan kenaikan harga BBM tersebut sulit dicarikan alasan dan logika dari sisi hitung-hitungan ekonominya, karena saat ini harga minyak dunia yang cenderung terus menurun dari US$ 105 menjadi US$ 73.5 atau turun 30 persen dari target asumsi ICP / Indonesian Crude Price di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, sehingga momentum kenaikan harga BBM tersebut sangat tidak tepat.

Pemerintah tidak mempunyai konsep dan perencanaan yang memadai dari dampak kenaikan harga BBM terutama untuk transportasi umum, BBM nelayan dan Usaha Kecil Menengah (UKM) karena kenaikan premium dan solar sebesar Rp 2.000 tersebut. Sementara negara tetangga kita Malaysia telah menurunkan harga jual BBM-nya untuk masyarakat.

Sudah saatnya pemerintah mengubah paradigma penetapan harga produksi minyak dengan meninggalkan formulasi MOPS (Mid Oil Platts Singapore) yang diduga sarat permainan harga oleh mafia minyak dan gas (migas). Pemerintah Presiden Joko Widodo yang terkenal dengan revolusi mental harus menghitung formula harga produksi BBM yang mandiri, transparan dan akuntabel jauh dari pengaruh mafia migas. Kami meyakini harga BBM Premium bisa ditekan lagi, apabila tidak mengacu MOPS. Jadi kenaikan harga BBM tidak realistis.

Sampai saat ini Fraksi Partai Golkar DPR RI belum melihat komitmen nyata serta langkah dan upaya sistematis pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengatasi permasalahan subsidi BBM tersebut, seperti belum jelasnya arah kebijakan konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG).

Fraksi Partai Golkar mendorong digunakannya dana hasil penghematan tersebut untuk mengembangkan energi alternatif terbarukan seperti panas bumi, air, biofuel, bahan bakar nabati, mini hydro, dan lain-lain.

Kondisi rakyat Indonesia saat ini sedang sulit. Kehidupan rakyat sedang susah, karena sebelum harga BBM diumumkan tadi malam harga-harga kebutuhan rakyat sudah naik, seperti cabe sudah diatas Rp 100.000 sehingga kenaikan Harga BBM saat ini akan makin memicu laju inflasi harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan program pemerintah untuk menjaga inflasi pada 2015 sebesar 4,4 persen sebagaimana tercantum dalam APBN 2015.

Program pemerintah Presiden Joko Widodo yang menerbitkan "Kartu–Kartu Sakti" sebagai bentuk kompensasi kebijakan kenaikan BBM bersubsidi adalah tidak tepat. Baik dari aspek legalitas dan tertib anggaran. Sehingga ini berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) APBN. Demikian pula mengenai nomenklatur mata anggaran atas program-program kompensasi atas kenaikan harga BBM.

Berdasarkan hal-hal di atas maka Fraksi Partai Golkar DPR RI akan menggunakan hak-hak konstitusionalnya untuk meminta penjelasan pemerintah atas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

Demikian sikap Fraksi Partai Golkar DPR RI atas kenaikan harga BBM tersebut. Sikap ini dilandasi oleh platform Partai Golkar untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat Suara Golkar Suara Rakyat.

Yogyakarta, 18 November 2014
Fraksi Partai Golongan Karya

Ade Komaruddin           Bambang Soesatyo, SE, MBA
   K e t u a                            S e k r e t a r i s