Agus Hermanto Sebut Program "Kartu Sakti" Jokowi Tiru Program SBY

Selasa, 18 November 2014 | 19:23 WIB

Penulis: Carlos KY Paath | Editor: WBP

URL berhasil di salin.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (tengah), Fachri Hamzah (kiri), serta Agus Hermanto (kanan) memimpin Rapat Konsultasi dengan Fraksi-fraksi DPR RI di Ruang Badan Musyawarah Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11). (Antara/Yudhi Mahatma)

Jakarta – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan, program tiga Kartu Sakti yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) disebut meniru kebijakan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kartu Indonesia Sehat betul-betul mengkopi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," kata Agus asal fraksi Demokrat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11).

Pada era SBY, berbagai program seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BPJS dibuat untuk kepentingan rakyat guna meredam dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dia mengatakan, program BPJS merupakan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Pembayarannya, ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sementara KIP Agus menjelaskan, merupakan jelmaan BSM. "Jumlahnya sama, mekanismenya hampir sama. Begitu pun (program Jokowi-red) yang lain, itu mengkopi kebijakan Pak SBY," ucapnya.

Agus menjelaskan, apabila ketiga kartu dijalankan maka pemerintah terindikasi melakukan pelanggaran undang-undang APBN. "Yang ada di undang-undang APBN, di Pasal 19, namanya adalah BSM. Kalau pakai namanya KIS itu udah berbeda lagi. Apa bisa menggunakan anggaran dengan beda mata anggaran?," tanya Agus.