Kubu Agung Laksono Tidak Mau Berdamai dengan ARB

Jakarta- Wakil Sekjen Partai Golkar (PG) dari kubu Agung Laksono, Leo Nababan, mengatakan pihaknya sudah menutup pintu damai dengan kelompok Aburizal Bakrie (ARB).

"Tidak ada lagi negosiasi dengan kelompok ARB. Ini sudah selesai," kata Leo di Jakarta, Rabu (26/11).

Menurutnya, ARB sudah tidak dianggap lagi sebagai ketua umum dan telah diambil alih Presidium Penyelamat PG.

Namun, dia menegaskan jika menginginkan adanya dialog, ARB harus mundur dulu dari jabatannya. Hal itu supaya tidak terjadi lagi bentrok yang lebih besar.

Perseteruan di Partai Golkar (PG) mencapai puncaknya. Hal itu ditandai adanya kekisruhan dan bentrok pada rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG yang digelar dua hari terakhir.

Dua masa dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) saling serang dan saling pukul. Akibat bentrok itu, partai berlambang pohon beringin itu pun terbelahnya dalam dua kubu yaitu kubu Ketua Umum (Ketum) ARB dan kubu Wakil Ketum Agung Laksono.

Kubu ARB sebagai status quo, sementara kubu Agung menamakan dirinya sebagai penyelamat partai.

"Kami membaca ARB tidak membolehkan kelompok kami ikut Musyawarah Nasional (Munas) di Bali. Maka kami pun menjalankan agenda kami. Siang nanti kami rapat di kantor DPP PG," tutur orang dekat Agung Laksono ini.

Ia menjelaskan latar belakang kelahiran Presidium Penyelamat Partai karena dua hal. Pertama, ARB suka-suka melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai.

Mengacu pada AD/ART, Munas Golkar diselenggarakan tiap lima tahun. Berdasarkan AD/ART, masa kepemimpinan ARB sudah berakhir 8 Oktober lalu karena sudah lima tahun.

Ketika didesak untuk selenggarakan Munas sebelum 8 Oktober, ARB beralasan rekomendasi Munas Riau menyebutkan Munas diundur ke 2015.

"Ketika semua pihak menerima Munas digelar Januari 2015 karena mengacu ke rekomendasi Munas Riau, dia malah membaliknya lagi dengan mempercepat Munas tanggal 30 November nanti," kata Leo.

Padahal sebelumnya ARB menolak mempercepat Munas. Setiap desakan mempercepat Munas dikenakan tindakan pemecatan.

"Ini kan akal-akalan dan suka-sukanya melanggar AD/ART. Kami tidak mau orang seperti merusak aturan PG," tegasnya.

Latar belakang kedua adalah berdasarkan AD/ART, setiap bakal calon harus mendapat dukungan suara 30 persen agar bisa ditetapkan menjadi calon Ketum. Semua calon sudah melakukan itu, termasuk Agung Laksono.

Agung sudah mendapatkan 239 suara. Yang lain juga telah mendapat dukungan signifikan. Namun karena sudah tahu setiap calon sudah dapat dukungan, ARB mengubahnya dengan mengatakan dukungan sebelum 1 Desember 2014 tidak berlaku.

Di sisi lain, dia memaksa setiap Ketua DPD I dan II agar membuat surat pernyataan dukungan kepadanya yang akan dibacakan pada tanggal 1 Desember nanti pas Munas. Tujuannya supaya dia terpilih secara aklamasi dan menjegal calon lain.

"Ini otoriter dan tidak demokratis. Masa kami mau dibodohin sama ARB. Sudah terbukti gagal pimpin Golkar, tetapi masih mau maju lagi. Kami tidak mau Golkar rusak karena ambisi ARB dan kelompoknya," jelas Leo.

Menurutnya, arogansi dan kediktatoran ARB harus dilawan. Golkar bukan milik Aburizal tetapi milik semua kader.