Jatim Terima 9.000 Kartu Indonesia Pintar

Surabaya - Provinsi Jawa Timur menerima 9.000 Kartu Indonesia Pintar (KIP), 600.000 Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 181.000 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang selanjutnya diberikan dalam bentuk Simpanan Keluarga Sejahtera (SKS) atau uang elektronik.

"Di Jatim tercatat 2,8 juta keluarga miskin yang berhak menerima ketiga kartu/program itu," kata Spesialis Senior Komunikasi dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Rajeshanagara Sutedja di Surabaya, Rabu (26/11).

Ia mengemukakan jumlah itu hanya diberikan untuk Surabaya dan Banyuwangi yang menjadi sasaran awal dari tiga kartu program Jokowi-JK.

Dalam sosialisasi KIP-KIS-KKS itu, ia menjelaskan peluncuran ketiga program itu untuk tahap awal dilakukan pada 19 kabupaten / kota pada 10 provinsi, termasuk Surabaya dan Banyuwangi di Jatim. Peluncuran tahap awal dilakukan pada November-Desember.

Selain Surabaya-Banyuwangi adalah Jembrana, Pandeglang, Jakarta (pusat, selatan, utara, timur, barat), Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar, dan Karo.

"Secara nasional, pemerintah menargetkan bantuan untuk 15,5 juta keluarga miskin dengan pemberian secara bertahap yakni sejuta KKS, 160.000 anak sekolah diberi KIP, dan 4,5 juta keluarga miskin diberi KIS," katanya.

Dari Jumlah itu tercatat 2,8 juta keluarga miskin di Jatim yang menerima ketiga program itu, namun pemberian akan dilakukan bertahap yakni 181.000 keluarga miskin diberi KKS di Surabaya-Banyuwangi, 9.000 anak sekolah diberi KIP di Surabaya-Banyuwangi, dan 600.000 keluarga miskin diberi KIS di Surabaya-Banyuwangi.

"KKS, KIP, dan KIS itu diberikan kepada masyarakat dengan berbasis kartu perlindungan sosial (KPS). Kalau selama ini, KIP diberikan dalam bentuk BSM (bantuan siswa miskin) yang berbasis sekolah, maka dengan KIP akan berubah menjadi berbasis KPS," katanya.

Untuk BOS (bantuan operasional sekolah), bantuan itu hanya diberikan untuk operasional sekolah, sedangkan KIP (d/h BSM) diberikan untuk membantu keperluan siswa, seperti transpor ke sekolah, beli seragam, beli buku, dan keperluan siswa lainnya.

Serupa dengan itu, KIS yang selama ini diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas/jamkesda), maka dengan KIS akan berubah menjadi berbasis KPS. "Kalau BPJS itu bersifat umum untuk seluruh masyarakat, baik miskin maupun tidak, sedangkan KIS lebih bersifat khusus keluarga miskin," ujarnya.

Untuk BPJS, bantuan itu hanya diberikan bagi keperluan kesehatan yang diatur dalam BPJS, sedangkan keperluan kesehatan yang tidak diatur dalam BPJS akan dijangkau dengan KIS (bantuan tambahan khusus keluarga miskin).

Tidak jauh berbeda dengan itu, KKS yang selama ini diberikan dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM/BLSM), maka dengan KKS akan berubah menjadi berbasis KPS.

"Bahkan, KKS juga hanya bersifat jangka pendek, karena dalam jangka panjang akan diberikan dalam bentuk SKS atau uang elektronik melalui handphone/HP," katanya.

Ditanya kemungkinan data KPS yang selama ini merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami perubahan dikatakannya hal itu dapat diusulkan melalui perubahan data dalam KPS.

"Perubahan KPS itu berasal dari usulan di tingkat desa atau kelurahan yang melakukan musyawarah desa/kelurahan, lalu diusulkan ke kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga akhirnya ke kementerian untuk mengubah data yang ada," katanya.

Namun, katanya, perubahan itu akan dapat dilakukan mulai tahun 2015, karena tahun anggaran 2014 masih menggunakan dana dari program lama (BSM, jamkes/jamkesda, BLM/BLSM), sedangkan usulan akan diakomodasi dalam anggaran tahun 2015.