Kisruh Golkar Dipicu Nafsu dan Ambisi Para Elite Partai

Senin, 8 Desember 2014 | 11:46 WIB
YP
WP
Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: WBP
Ketua Presidium Tim Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono (kanan) memukul gong membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar disaksikan Calon Ketua Umum Priyo Budi Santoso (kedua kanan), Calon Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita (Ketiga kanan), Anggota Presidium Agun Gunanjar (tengah), Politisi Senior Anton Lesiangi (ketiga kiri) dan Anggota Presidium Tim Penyelamat Lawrence Siburian (kedua kiri) di Jakarta, Sabtu (6/12).
Ketua Presidium Tim Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono (kanan) memukul gong membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar disaksikan Calon Ketua Umum Priyo Budi Santoso (kedua kanan), Calon Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita (Ketiga kanan), Anggota Presidium Agun Gunanjar (tengah), Politisi Senior Anton Lesiangi (ketiga kiri) dan Anggota Presidium Tim Penyelamat Lawrence Siburian (kedua kiri) di Jakarta, Sabtu (6/12). (Antara/Vitalis Yogi Trisna)

Jakarta - Peneliti senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengaku prihatin dengan situasi Partai Golkar yang dirundung perpecahan buntut dualisme kepemimpinan partai berlambang pohon beringin ini.

"Saya nilai perpecahan pada tubuh Golkar terjadi lantaran nafsu dan ambisi yang tidak terkontrol para elite partai sehingga menerapkan peraturan secara semena-mena," ujar Lucius saat dihubungi oleh Beritasatu.com pada Senin (8/12).

Dia mengungkapkan nafsu dan ambisi itu tercermin dari pemecatan para kader. Padahal partai seharusnya menjadi institusi yang mengutamakan pendidikan politik yang benar.

"Jika ada kader yang berbeda pendapat atau sikap, solusinya jangan langsung memecat. Aksi pecat yang dialami kader tertentu pasti tidak bisa dikatakan sebagai praktik pendidikan politik yang benar. Pemimpin yang anti perbedaan adalah ciri khas pemimpin otoriter," jelas Lucius.

Dia mengharapkan para elite partai lebih bijaksana dalam upaya menyelesaikan konflik. Kedua kubu, baik yang diketuai Aburizal Bakrie berdasarkan Munas Bali maupun yang diketuai Agung Laksono berdasarkan Munas Jakarta, tidak boleh saling mengklaim paling benar.

"Hal ini justru memperuncing masalah. Selesaikan konflik secara bijak dan dewasa. Upayakan diselesaikan secara internal melalui mekanisme partai. Jika buntu, maka serahkan pada hukum yang berlaku untuk menentukan mana yang sah dan mana yang tidak," tandasnya.

Sebagaimana diketahui konflik di internal Partai Golkar menghasilkan dualisme kepemimpinan, yakni kepemimpinan versi Munas Bali dan kepemimpinan versi Munas Jakarta. Aburizal Bakrie merupakan ketua umum Partai Golkar versi Munas Bali. Sedangkan Munas versi Jakarta, telah memandatkan Agung Laksono sebagai ketua umumnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon