Menoreh Kisah di Kota Metropolitan

Hari itu menjadi momen penting bagi Basuki Tjahaja Purnama. Tepat pada 19 November 2014 tersebut, pria 48 tahun ini resmi dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jakarta.

Basuki menyebut pelantikannya seperti keajaiban. Dia tidak pernah membayangkan akan dilantik menjadi gubernur. Apalagi dilakukan di Istana Presiden dan dilantik oleh Jokowi, yang sebelumnya adalah gubernur DKI Jakarta. "Ini keajaiban dunia, dua tahun lalu kami dilantik bersama. Sekarang malah Bapak Jokowi yang lantik," katanya beberapa waktu lalu.

Tak hanya ajaib bagi Basuki. Pelantikan itu juga menggoreskan sejumlah sejarah di negeri ini. Lelaki yang akrab disapa Ahok itu menjadi gubernur DKI Jakarta yang pertama dari etnis Tionghoa. Dia merupakan anak dari pasangan almarhum Indra Tjahaja Purnama (Tjoeng Kiem Nam) dan Buniarti Ningsing (Boen Nen Tjauw). Basuki adalah putra pertama dari empat bersaudara dalam keluarga keturunan Tionghoa-Indonesia itu.

Basuki pun menjadi gubernur perdana yang dilantik presiden, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Sesuai amanat Perppu yang dikenal dengan nama Perppu Pilkada itu, pelantikan gubernur dilakukan di ibu kota negara. Berbeda dengan aturan sebelumnya yaitu Undang- Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pelantikan gubernur dilakukan di ibu kota provinsi.

Adapun untuk pelantikan di istana, Basuki tercatat sebagai gubernur DKI kedua yang dilantik di tempat tersebut. Sebelumnya, Ali Sadikin dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta oleh Presiden pertama RI Soekarno, di istana, pada 26 April 1966. Mantan Letnan Jenderal Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL) ini menjadi gubernur DKI hingga 1977.

Histori juga mencatat Basuki sebagai gubernur nonmuslim kedua yang memimpin wilayah berpenduduk sekitar 9,6 juta jiwa (berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2010), dengan mayoritas beragama Islam itu. Ayah tiga anak ini menganut agama Kristen. Sedangkan gubernur DKI nonmuslim pertama yaitu Hendrik Hermanus Joel Ngantung atau yang lebih dikenal dengan nama Henk Ngantung. Henk yang beragama Katolik memimpin Jakarta pada 1964-1965.

Masalah agama tersebut sempat membuat Basuki ditentang untuk menduduki kursi DKI-1, istilah untuk gubernur DKI Jakarta. Sejumlah organisasi masyarakat, termasuk Front Pembela Islam (FPI) menolak suami dari Veronica Tan itu untuk memimpin kota metropolitan ini. Gelombang unjuk rasa berdatangan sebelum hingga setelah Basuki dilantik menjadi gubernur. Mereka menuntut Basuki mundur. Alasannya, mereka tak setuju wilayah yang mayoritas penduduknya muslim dipimpin gubernur nonmuslim.

Geliat menentang Basuki juga muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menuding pelantikan Basuki sebagai gubernur cacat hukum. Sebab, menurut mereka, pelantikan  itu tanpa dasar hukum yang jelas. Di antaranya lantaran cara pengumuman dan pengusulan Basuki menjadi gubernur melalui  Rapat Paripurna Istimewa DPRD. Mereka berpendapat paripurna istimewa seharusnya tidak menghasilkan keputusan.

Saat pengambilan keputusan tersebut pun tidak memenuhi kuorum. Itu akibat hanya 47 dari 106 anggota Dewan yang datang, sehingga tidak mencapai syarat memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh 3/4 anggota DPRD DKI. Lantaran dinilai cacat hukum, KMP DKI akan mengajukan gugatan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelumnya, mereka juga mempermasalahkan pengusulan Basuki sebagai gubernur tidak menunggu rekomendasi fatwa dari Mahkamah Agung (MA) tentang aturan mana yang akan digunakan dalam pengangkatan Basuki sebagai gubernur. Sebab, tiga aturan yakni Perppu 1/2014 tentang Pilkada, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, memuat hal berbeda tentang pengangkatan gubernur.

Berdasarkan Pasal 173 Perppu 1/2014 misalnya, menyatakan jika gubernur berhalangan tetap, wakilnya tidak serta-merta menggantikan. Namun, dalam Pasal 174 Ayat (4) dalam Perppu itu juga disebutkan pemilihan gubernur pengganti akan dilakukan melalui DPRD jika masa jabatannya masih di atas 18 bulan.

Meski pelantikannya dipersoalkan, Basuki bergeming. Lulusan Fakultas Teknik Mineral Universitas Trisakti ini tetap memimpin di ibu kota Indonesia ini. Dia telah melantik Djarot Saiful Hidayat sebagai wakilnya, 17 Desember lalu. Bersama mantan wali kota Blitar itu, Basuki ingin membenahi Jakarta, setidaknya dalam sisa masa jabatannya hingga 2017 mendatang.

Basuki ingin Jakarta sejajar dengan kota-kota besar lain di dunia. "Visi saya terhadap kota Jakarta adalah mau dijadikan seperti Kota Singapura, Hongkong ataupun New York," katanya, baru-baru ini.

Kendati ingin menyejajarkan dengan kota besar di jagad raya ini, Basuki tidak mau mengubah Jakarta menjadi kota yang melupakan budayanya. Sisi Betawi dari kota seluas 661,52 kilometer (km) persegi (lautan: 6.977,5 km persegi) ini tak boleh hilang. "Meski menjadi kota internasional tetap ada tempat bagi perkembangan budaya Betawi," ujarnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu yang dilakukan mantan bupati Belitung Timur itu adalah memberantas tindak pidana korupsi dalam tubuh birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal itu, menurut dia, harus dimulai dari dirinya sendiri sebagai pemimpin kota yang dulu dikenal dengan nama Sunda Kelapa ini.

"Kalau Jakarta punya gubernur yang lurus maka dibawahnya pasti tidak berani tidak lurus. Kami sangat keras," kata Basuki. "Saya tidak  terima suap, saya datang kerja dari pagi sampai malam. Intinya kepala mesti lurus, ke bawahnya pasti tidak berani kalau tidak lurus," dia menambahkan.

Sikap tegas, berani, dan karakter yang meledak-ledak dari Basuki membuatnya kerap dikritik. Sejumlah pihak juga sering mengingatkan penyuka makanan mie belitung ini untuk berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan dari semua itu.

Namun, penggemar berkebun ini tak gentar. Dia tetap tegak melangkah. Keluarganya pun memahami semua yang dilakukan Basuki itu terkait dengan tugasnya.

Jika harus mati dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta pun, Basuki tak khawatir. Tapi, satu permintaannya: dia ingin dimakamkan di Belitung Timur, tanah kelahirannya. "Minimal kan tambah situs wisata kan. Pasti orang tahu, kuburan Ahok di mana," katanya.

Info grafis: Jejak Basuki Menuju DKI 1