Usman Hamid: Tahun Ingkar Janji untuk Penegakan HAM
Kamis, 29 Desember 2011 | 17:17 WIB
Tahun 2011 dipandang sebagai tahun "penyangkalan" atas pelanggaran HAM berat.
Hal tersebut disampaikan aktivis dan pendamping korban pelanggaran HAM, Usman Hamid, hari ini, saat jumpa pers pesan akhir tahun korban-korban pelanggaran HAM, di Jakarta.
Penyangkalan itu, menurut Usman, terkait dengan klaim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut bahwa selama masa pemerintahannya tidak pernah terjadi kasus berat pelanggaran hak asasi manusia.
"Ini adalah tahun ingkar janji atas janji tertulis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendorong akuntabilitas penegakan hukum. Janji ini tidak dijalankan," ujar Usman
Mugiyanto, salah salah korban selamat dari kasus penculikan dan penghilangan secara paksa para aktivis pada 1997/1998, menambahkan bahwa tidak ada satu pun pengadilan ad hoc HAM yang berhasil dijalankan pada masa pemerintahan Presiden SBY.
"Tidak kelihatan ada lembaga-lembaga negara yang diperintahkan oleh Presiden SBY untuk menindak dan menghukum pelanggar HAM berat. Tapi, justru presiden membentuk tim-tim baru untuk menjalankan fungsi itu tanpa terlihat jelas hasilnya. Karena itulah, kita semua harus mengusahakan agar 2012 tidak lagi menjadi tahun ingkar janji," pungkasnya.
Hal tersebut disampaikan aktivis dan pendamping korban pelanggaran HAM, Usman Hamid, hari ini, saat jumpa pers pesan akhir tahun korban-korban pelanggaran HAM, di Jakarta.
Penyangkalan itu, menurut Usman, terkait dengan klaim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut bahwa selama masa pemerintahannya tidak pernah terjadi kasus berat pelanggaran hak asasi manusia.
"Ini adalah tahun ingkar janji atas janji tertulis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendorong akuntabilitas penegakan hukum. Janji ini tidak dijalankan," ujar Usman
Mugiyanto, salah salah korban selamat dari kasus penculikan dan penghilangan secara paksa para aktivis pada 1997/1998, menambahkan bahwa tidak ada satu pun pengadilan ad hoc HAM yang berhasil dijalankan pada masa pemerintahan Presiden SBY.
"Tidak kelihatan ada lembaga-lembaga negara yang diperintahkan oleh Presiden SBY untuk menindak dan menghukum pelanggar HAM berat. Tapi, justru presiden membentuk tim-tim baru untuk menjalankan fungsi itu tanpa terlihat jelas hasilnya. Karena itulah, kita semua harus mengusahakan agar 2012 tidak lagi menjadi tahun ingkar janji," pungkasnya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Tim Voli Jepang JTEKT Stings Aichi Segel Tiket Semifinal AVC Men’s




