Presiden Prancis Minta Sanksi bagi Rusia Dihentikan

Moskow - Presiden Prancis Francois Hollande meminta negara-negara asing berhenti mengancam Rusia dengan sanksi baru dan sebaliknya bisa memperlonggar larangan yang telah diberlakukan sebagai imbalan adanya proses perdamaian di Ukraina.

Dalam wawancara Senin (6/1), Hollande mengatakan upaya memojokkan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan berhasil. Berbagai sanksi justru melelahkan para politisi Eropa saat krisis Ukraina memasuki tahun kedua.

"Saya tidak setuju dengan kebijakan untuk tujuan agar segala sesuatunya semakin buruk," kata Hollande kepada France Inter radio.

"Saya pikir sanksi-sanksi itu harus dihentikan sekarang," sambungnya.

Hollande yakin Putin tidak bermaksud untuk mencaplok wilayah timur Ukraina. Menurutnya, posisi Rusia telah disalahartikan.

"Saya yakin, dia mengatakan hal itu. Yang dia inginkan adalah tetap berpengaruh. Yang Putin inginkan agar Ukraina tidak menjadi anggota NATO. Gagasan Putin adalah tidak mengerahkan tentara di perbatasan Rusia," kata Hollande.

Wakil Kanselir Jerman Sigmar Gabriel juga mengisyaratkan keprihatinannya akan efek sanksi bagi stabilitas Rusia.

"Tujuannya tidak pernah untuk mendorong Rusia secara politik dan ekonomi menjadi kacau," kata Gabriel kepada surat kabar Bild am Sonntag.

Jerman merupakan suara yang paling berpengaruh di Eropa soal isu sanksi, dan banyak pihak yang menilai kecil kemungkinan bila sanksi dijatuhkan tanpa persetujuan Kanselir Jerman Angela Merkel.

Juru bicara Kanselir, Steggen Seiber, menyatakan "Kami memiliki gagasan yang sangat jelas atas apa yang merupakan kemajuan riil" sebelum Jerman mempertimbangkan untuk mencabut sanksi.

Pembicaraan damai di antara para pemimpin Rusia, Ukraina, Prancis dan Jerman dijadwalkan pada 15 Januari mendatang, tapi Merkel tidak akan datang kecuali kesepakatan baru terjadi.

Apa pun jaminan yang dikatakan Putin kepada Hollande, seorang pemimpin Cossack yang disebut Ataman di timur Ukraina mengunggah video yang menyatakan kesetiannya kepada Putin.

Nikolai Kozitsyn, yang memimpin kelompok Don Cossack yang berbasis di Kota Antracit, yang berafiliasi dengan organisasi pemberontak utama di wilayah tersebut--Republik Rakyat Luhansk-- mengunggah video yang menekankan bahwa teritorinya saat ini adalah bagian dari kerajaan Rusia.

"Kami tidak akan mendeklarasikan 'Republik Don'; itu hanyalah sebuah khayalan," kata Kozitsyn. "Kami katakan, 'Kami adalah bagian dari kerajaan Rusia. Dan sekarang, kami menganggap Putin sebagai raja kami'."