Gus Dur dan Masalah HAM Indonesia

Gus Dur bersedia mengakomodasi keinginan masyarakat Papua untuk mengubah nama propinsi Irian Jaya menjadi Papua.

Sekretaris Komite aksi solidaritas untuk Munir (Kasum), Usman Hamid, menyampaikan testimoni tentang almarhum mantan Presiden Abdurrahman  Wahid, yang akrab disapa Gus Dur itu, pada acara peringatan Haul Ke-2 di kediamanannya, Ciganjur, Jumat (30/12).

Penggiat HAM ini mengaku pernah berkonsultasi kepada Gus Dur tentang  masalah pelanggaran HAM di Poso.

"Sebelum kamu lahir saya sudah bicara itu," kata Usman, mengutip jawaban Gus Dur ketika itu.
 
Ternyata, lanjut Usman, Gus Dur memang sudah menulis tentang HAM pada tahun 1979. 

"Saat itu usia saya 3 tahun," kata Usman.

Selain itu, Usman juga pernah berkeluh kesah kepada Gus Dur mengenai  sulitnya mengungkap pelaku pembunuh aktivis HAM Munir.

Gus Dur mengatakan pemerintah sekarang tidak mampu mengungkap hal itu.

"Lalu bagaimana jalan keluarnya?" tanya Usman
 
"Ganti presidennya," kata Gus Dur.
 
"Kalau diganti, siapa presidennya?" tanya Usman.

"Ya saya, siapa lagi," kata Gus Dur.
 
Papua
Gus Dur, cerita Usman, juga punya cara untuk menciptakan damai di Papua. 

Gus Dur bersedia mengakomodasi keinginan masyarakat Papua untuk mengubah nama propinsi Irian Jaya menjadi Papua.

Ditambahkan Usman, Gus Dur juga akan mengizinkan bendera bintang kejora dikibarkan, namun dengan syarat tidak boleh lebih tinggi dari bendera Merah Putih.

Pemerintahan Gus Dur, lanjut Usman, bisa meneropong HAM dengan jernih karena Gus Dur pembela rakyat marjinal, agama dan etnis minoritas yang  haknya terlanggar.

"Masalah inilah yang sekarang mengalami kemerosotan. Teror bom buku, aksi brutal terhadap Ahmadiyah, penusukan umat kristen di Cikeuting,  perusakan gereja di Temanggung, pembakaran pesantren Syiah di  Sampang," kata Usman.