Revolusi Mental untuk Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi mengingatkan pentingnya revolusi mental bagi seluruh aparatur negara, baik sipil, TNI, maupun Polri. Revolusi mental dibutuhkan untuk mempercepat terciptanya pemerintahan berkelas dunia.

Hal itu dikatakan Yuddy saat membuka lokakarya bertema Perumusan Nilai-nilai Revolusi Mental serta Penyelarasan Visi-Misi Nawa Cita ke Dalam Kebijakan bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di ruang Serbaguna, Kementerian PAN dan RB, Jakarta, Kamis (15/1).

Dikatakan, lokakarya ini diharapkan menghasilkan road map penataan birokrasi, mulai dari peraturan perundangan, untuk menciptakan sistem kepegawaian yang andal. Hal itu sejalan dengan misi pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu mewujudkan pemerintahan Indonesia berkelas dunia. Salah satunya adalah dengan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, penyalahgunaan wewenang, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, dan transparan.

"Kita ingin mulai dari proses perekrutan aparatur sipil, promosi, sampai penggunaan anggaran yang harus transparan agar tercipta akuntabilitas. Kalau sudah tumbuh kepercayaan, maka otomatis akan tumbuh penghargaan dari dunia sehingga Indonesia akan diminati oleh investor dan kompetitif dalam persaingan modal," kata Yuddy.

Menurutnya, konsep revolusi mental merupakan ikon bagi pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah dikampanyekan sejak menjadi calon presiden. Konsep ini bertujuan untuk mengubah cara berpikir aparatur negara dan rakyat Indonesia ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila dan agama yang dianut.

Sesuai Nawa Cita, ujarnya, negara harus hadir dalam setiap urusan serta keperluan masyarakat. Oleh karena itu, aparatur negara harus siap melayani rakyat. Konsekuensinya, kalau masih ada aparatur negara yang bersikap seperti priyayi dan selalu minta dilayani maka dia harus berubah menjadi pelayan rakyat.

Yuddy mengakui kalau selama ini banyak orang yang kecewa oleh pelayanan publik. "Presiden berpesan, hal itu tidak boleh terjadi lagi. Sebab, kehadiran birokrasi bukan untuk mempersulit melainkan mempermudah pelayanan masyarakat," ujarnya.