Jabatan Kapolri Lowong, Presiden Segera Tentukan Sikap

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membiarkan kevakuman pucuk pimpinan Polri berlarut-larut. Kondisi ini menyusul penundaan pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri, setelah pekan lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika tak kunjung ada titik terang dari KPK terkait proses hukum terhadap Budi Gunawan, Presiden dalam tempo tak lama segera mengambil sikap untuk mengisi kursi Kapolri yang ditinggalkan Jenderal (Pol) Sutarman sejak Jumat (16/1) lalu.

"Pada saatnya, dalam waktu tak lama, Presiden akan putuskan soal pengisian posisi Kapolri secara definitif," ungkap Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhulkam) Tedjo Edhy Purdijatno dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan media massa, di kantornya, Selasa (20/1).

Hadir pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Jaksa Agung Prasetyo, dan Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti.

Tedjo menegaskan, Presiden Jokowi tentu tidak ingin situasi ketidakpastian mengenai siapa yang akan memimpin Korps Bhayangkara berlarut-larut. KPK diharapkan bisa secepatnya memproses kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang disangkakan terhadap mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu, sehingga segera ada kepastian status hukum.

Untuk maksud itulah, Jumat lalu, Presiden Jokowi memutuskan menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, meskipun sudah mendapat persetujuan DPR.

"Saat ini semua perlu pengendapan dan agar situasi mereda. Juga kita beri kesempatan Presiden mengurusi hal-hal penting lainnya. Kita semua mencintai Polri. Pada saatnya akan ada keputusan dari Presiden agar kevakuman kursi Kapolri tak terlalu lama," tandasnya.