Soal Rotasi Pejabat, Rano Karno Diminta Bergerak Cepat

Serang - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno diminta untuk bergerak cepat melakukan rotasi dan mutasi terhadap pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Hal ini dilakukan agar program kerja yang telah dituangkan dalam APBD Banten 2015 segera dimulai untuk direalisasikan.

Wakil Ketua DPRD Banten, Ali Zamroni menjelaskan, rencana rotasi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Banten sebaiknya dilakukan secepatnya sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan kegiatan pada APBD Banten 2015.

"Kami menyarankan minggu ketiga Januari 2015 ini, rotasi dan mutasi pejabat eselon III dan IV itu sudah selesai dilaksanakan. Sehingga masih ada waktu sepekan untuk penyesuaian dan Februari 2015 kegiatan sudah mulai berjalan," jelasnya, Rabu (21/1).

Menurut Ali, jika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum menentukan pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA) dan bendahara, maka pelaksanaan APBD Banten 2015 akan terhambat.

"Kami tidak mau pengalaman tahun-tahun sebelumnya terulang lagi, di mana anggaran tidak terserap karena terlambat memulai kegiatan. Semangat kita agar anggaran bisa terserap cepat itu berkaca pada pengalaman tahun lalu. Makanya kita ingin tahun ini cepat. Karena kalau lama-lama ditentukan, suasana kegalauan pegawai makin besar. Mereka tidak bisa kerja," tegasnya.

Menurutnya, penyerapan anggaran maksimal itu karena sistemnya terbangun sejak awal. Namun jika awalnya sudah kacau, maka penyerapan anggaran pun diyakini akan kacau juga. Ia mengaku banyak mendapat keluhan dari pegawai yang sedang galau menunggu rotasi.

"Banyak yang mengeluh ke saya. Mereka galau menunggu kepastian apakah dipindah atau tidak," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Kurdi Matin saat dikonfirmasi menyatakan bahwa saran tersebut bagus. Namun mutasi atau rotasi pegawai ada protapnya. "Tidak grasak-grusuk. Apalagi jumlahnya banyak, konsekuensinya pada kinerja. Target kita bulan ini (Januari-red) selesai," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Cepi Safrul Alam menjelaskan, pelantikan eselon III dan IV, saat ini masih terus digodok. Sejauh ini, masih ada kepala dinas/badan yang belum mengusulkan calon nama bawahannya.

"Jadi kami tunggu sampai pekan ini. Kalau tidak ada ya dianggap tidak mengusulkan. Pokoknya target selesai akhir bulan ini," ujarnya.

Untuk diketahui, rencana rotasi besar-besaran terhadap pejabat eselon III dan IV berimbas pada kinerja pegawai di seluruh SKPD. Hal tersebut karena hingga saat ini banyak kepala SKPD yang belum mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), sehingga belum dapat melaksanakan kegiatan terkait program pelaksanaan APBD 2015.

Kepala Biro Pemerintahan pada Setda Banten Sitti Ma'ani Nina termasuk yang belum menerbitkan SK PPK dan PPTK karena menunggu SK PA atau KPA. "Kami masih menunggu SK KPA dan Bendahara. Setelah itu baru penunjukan PPTK dan PPK. Kalau terkait usulan nama pejabat eselon III dan IV, sudah ada waktu kepala biro yang lama. Saya hanya melanjutkan," ujar mantan kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Banten ini.