Normalisasi Kali Ciliwung, 247 Rumah di Kelurahan Bukit Duri Akan Dibongkar

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melalukan penertiban rumah di bantaran kali untuk melakukan normalisasi Kali Ciliwung. Kelurahan Bukit Duri telah melakukan pendataan rumah warga yang berada di bantaran Kali Ciliwung. Hingga saat ini, dipastikan 247 rumah akan dibongkar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan pendataan warga yang terkena dampak normalisasi kali masih terus berjalan. Khususnya di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pendataan warga saat ini masih berjalan.

"Sampai saat ini  yang sudah dipastikan rumah yang akan dibongkar ada sebanyak 247 rumah. Jumlah ini bisa saja bertambah. Karena Wali Kota bersama Pak Lurah dan Pak Camat masih terus melakukan pendataan," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (23/1).

Mantan Wali Kota Blitar ini menginginkan Kali Ciliwung ini kembali ke lebar normalnya. Semua itu dapat tercapat, bila bangunan di sepanjang bantaran kali bisa dibongkar semua. Sehingga Kali Ciliwung bisa dilebarkan dan dikeruk untuk memperdalam daya tampung kali.

Berdasarkan dari keterangan yang diterima dari warga Bukit Duri, lanjutnya, dulu lebar Kali Ciliwung mencapai 50 meter dengan kedalaman 20 meter. Bahkan dulu, Kali Ciliwung dijadikan sebagai lalu lintas perahu sebagai transportasi air warga.

"Namun kondisi tersebut tinggal kenangan. Karena terlalu lama terjadi pembiaran hingga puluhan tahunan, bangunan boleh berdiri di bantaran kali. Lama kelamaan bantaran kali penuh bangunan sehingga lebar kali semakin sempit dan sampah mendangkalkan kedalam kali. Makanya kita mau percepat normalisasi untuk kembalikan Kali Ciliwung seperti dulu lagi," paparnya.

Lurah Bukit Duri, Mardi Youce menerangkan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada warga terkait rencana normalisasi Kali Ciliwung. Setelah selesai sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan pendataan warga yang tinggal dibantaran Kali Ciliwung.

"Kami sudah lakukan sosisalisasi, pendataan terus masih dilakukan. Sebenarnya, warga sudah menunggu kapan relokasi dilakukan. Karena mereka sudah terlalu lama kena banjir. Mereka ingin dipindahkan," kata Mardi.

Saat ini, 247 rumah yang sudah terdata masih melalui proses keabsahan sertifkat kepemilikan lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Untuk kepemilikan lahan atau tanah, masih didata oleh BPN," tukasnya.