Junta Thailand Tingkatkan Keamanan Pasca-Bom

Bangkok - Pemerintahan junta Thailand, Senin (2/2), berjanji untuk memperketat keamanan setelah dua bom pipa buatan sendiri meledak di dekat pusat perbelanjaan atau mal Paragon, Bangkok. Peristiwa ledakan itu merupakan gangguan terbesar pertama terhadap situasi damai tak mengenakkan dengan pemberlakukan undang-undang darurat militer sejak kudeta yang terjadi pada Mei tahun lalu

Namun, pihak berwenang enggan berspekulasi apakah ledakan yang diakibatkan oleh bom kecil -- yang menyebabkan luka ringan kepada dua orang yang lewat saat ledakan terjadi di Mal Paragon, di pusat kota pada Minggu (1 /2 ) malam waktu setempat -- terkait dengan pergolakan politik di negeri Gajah Putih.

Bahkan, Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwon memperingatkan bahwa masyarakat kini akan dihadapkan pada peningatan keamanan.

"Kami akan dengan tegas menegakkan keamanan di seluruh negeri. Kami harus melakukan pemeriksaan keamanan tingkat tinggi di beberapa daerah. Namun, kami tidak bisa mengatakan siapa yang ada dibaliknya. Bisa saja orang-orang yang memiliki niat buruk atau terkait dengan politik atau orang-orang yan memiliki pemikiran berbeda," katanya kepada wartawan, tanpa memberi rincian lebih jelas.

Tim forensik polisi pada Senin pun disibukkan dengan kegiatan menyaring puing-puing yang berserakan akibat ledakan yang terjadi pada Minggu, sekitar pukul 20.00 waktu setempat, di sebuah jalan yang mengarah ke pusat perbelanjaan Paragon yang terlihat sibuk.

"Ini bom pipa dengan daya ledak rendah. Ledakan ini tidak bertujuan untuk menyebabkan kerusakan besar melainkan digunakan untuk menciptakan masalah," ungkap juru bicara kepolisian nasional Prawut Thavornsiri kepada wartawan.

Sejak kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih tahun lalu, kini Thailand berada dalam kondisi darurat militer. Padahal, ada seruan dari kelompok-kelompok hak asasi dan masyarakat internasional yang ditujukan kepada junta untuk membatalkan sistem hukuman yang kejam tersebut.

Menurut undang-undang darurat militer yang diberlakukan, perkumpulan politik dan kritik terhadap kudeta sangat dilarang. Bahkan junta kerap menghadapi segala bentuk protes yang muncul dengan agresif.

Undang-undang darurat militer ini juga memungkinkan warga sipil diadili oleh pengadilan militer. Bahkan, dengan vonis yang tidak tunduk pada banding.

Selain itu, junta Thailand sendiri sudah berulang kali membenarkan pemberlakukan undang-undang darurat militer dengan alasan perpecahan politik Thailand yang pahit membutuhan waktu yang lebih banyak untuk pulih, sementara mereka mulai merenovasi struktur politik negara kerajaan ini.

Thailand telah mengalami kekacauan politik hampir satu dekade lamanya sejak miliarder sekaligus mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra meraih kemenangan pemilihan umum (pemilu) dengan kebijakan politik populisnya.

Partai-partai yang dipimpin Thaksin, keluarganya atau afiliasinya telah memenangkan setiap pemilu sejak 2001, serta menghadapi proses terjadinya dua kudeta dan pengasingan tiga perdana menteri oleh pegadilan intervensionis Thailand.

Adapun adik bungsu Thasin, Yingluck yang digulingkan oleh pengadilan sesaat sebelum kudeta dan baru pada bulan lalu dia dilarang berpolitik oleh Majelis Perwakilan Legislatif Nasional yang disusun junta akibat skema subsidi beras yang mahal.

Kini Yingluck menghadapi tuntutan pidana dan kemungkinan hukuman penjara karena terkait dengan kebijakan populis.
Sebagian besar dari para pendukung Shinawatra telah dibungkam oleh undang-undang darurat militer dan belum melakukan mobilisasi untuk membela tergulingnya pemerintahan terpilih yang mereka pilih pada pemilu 2011.