Rieke: Permenkes tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Harus Direvisi

Jakarta - Seorang bayi bernama Ryuji Marhaenis Kaizan (5 bulan), peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas II saat ini menderita penyakit kelainan fungsi hati. Menurut kabar, Ryuji harus menjalani transplantasi hati yang memakan biaya sampai Rp 1,2 miliar. Namun, pihak BPJS Kesehatan tidak bisa menanggung biaya tersebut.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka langsung mengambil sikap politik. Menurut Rieke, pasien Ryuji harus mendapatkan pelayanan dan pantauan maksimal dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan BPJS Kesehatan.

"Demi memastikan keakuratan diagnosis dan tindakan yang harus segera diambil, selama proses tersebut Ryuji harus mendapat pelayanan dan pantauan maksimal dari RSCM dan BPJS Kesehatan," kata Rieke dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2).

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan, pihak keluarga Ryuji berhak mendapatkan hasil medical record dari pihak rumah sakit secara utuh. Menurutnya, Jika harus dilakukan tindakan transplantasi hati, biaya ditanggung oleh negara.

Ia berharap, Kementerian Kesehatan (Kemkes), BPJS Kesehatan, dan pihak RSCM melakukan koordinasi intensif agar tidak terjadi simpang siur informasi.

Terkait peraturan jaminan kesehatan, Rieke berpendapat perlu diadakannya revisi terhadap Peraturan Presiden 111/2014 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 25 Ayat 1 tentang Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin, seperti pada butir E, Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.

"Saya usulkan ada perubahan pada kalimat kecuali bagi penyakit langka yang belum bisa ditangani di dalam negeri. Apabila kondisi keuangan BPJS Kesehatan tidak memungkinkan, maka negara wajib mengambil alih tanggung jawab atas biaya pengobatan pasien," kata dia.

Selain itu, Rieke juga mengharapkan adanya revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan 59/2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan.