Solusi Macet, Pemprov DKI Wajib Sediakan Transportasi Publik dan Batasi Kendaraan

Jakarta - Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia (UI), Ellen Tangkudung mengatakan ada dua cara mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta, yaitu  Pemprov DKI wajib menyediakan transportasi publik yang cepat dan nyaman serta melakukan pembatasan kendaraan pribadi.

"Faktor utama kemacetan di Jakarta adalah terlalu banyak kendaraan mobil dan motor dan kurang ketersediaan transportasi publik yang cepat dan aman," kata Ellen saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (6/2).

Menurutnya, bila volume kendaraan dapat dikurangi maka kemacetan di Jakarta akan berkurang.

Penambahan ruas jalan, menurutnya, tidak menjadi solusi memecah kemacetan Jakarta. Justru dapat menambah kemacetan di Ibu Kota, karena akan menambah jumlah kendaraan yang melintasi jalan.

"Penambahan ruas jalan akan menambah jumlah mobil. Kota ini, kalau tidak dibatasi penggunaan mobil dan motor, ya bakal tetap macet. Belum ada bukti penambahan ruas jalan mengurangi kemacetan," ujarnya.

Langkah yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah melakukan pembatasan kendaraan pribadi tanpa mengurangi perjalanan warga. Perjalanan itu tidak bisa dikurangi karena menjadi hak asasi manusia. Tetapi perjalanan pengguna kendaraan pribadi bisa diwadahi dengan penyediaan angkutan umum yang cepat tanpa hambatan.

"Pengguna kendaraan pribadi merasa lebih baik menggunakan angkutan umum yang cepat meski tak nyaman. Seperti kereta. Buktinya, banyak pengguna kendaraan pribadi memarkirkan kendaraannya di stasiun kemudian melanjutkan perjalanannya dengan kereta, meski harus berdesak-desakan yang penting cepat. Artinya, waktu perjalanan cepat bisa dijadikan indikator penataan transportasi publik," paparnya.

Bila kemacetan tak segera diatasi, maka warga Jakarta akan mengalami kerugian yang besar. Baik dari sudut ekonomi, kerusakan lingkungan dan kesehatan. "Warga juga jadi stres di jalan," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui Kota Jakarta merupakan kota yang paling macet serta memiliki arus lalu lintas kendaraan parah dan mengerikan. Meski mengakui hal tersebut, bukan berarti Pemprov DKI berdiam diri saja. Justru, saat ini pihaknya mulai mengebut melakukan pembangunan transportasi massal dan pembenahan sistem transportasi umum di Ibukota.

"Jakarta memang paling macet. Saya akui survei yang mengatakan Jakarta macet. Ya memang mengerikan, memang mengerikan Kota Jakarta ini. Memang parah. Makanya kita kejar pembangunan dan pembenahan transportasi massal di Jakarta," kata Basuki.

Menurutnya, kemacetan parah dan kondisi lalu lintas Jakarta yang mengerikan diakibatkan kegagalan Pemprov DKI membangun transportasi massal dan pembenahan transportasi umum selama puluhan tahun.

Seperti, pembangunan MRT membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa direalisasikan pembangunannya. Lalu pembangunan monorel pun gagal dilaksanakan kembali karena PT Jakarta Monorail (JM) yang tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan Pemprov DKI.

"Makanya kita lagi mau bangun MRT, kan butuh waktu. Monorel sudah gagal. MRT 10 tahun ini gagal, makanya kita tahu dia sudah gagal dan kita bentuk PT," ujarnya.

Karena itu, Pemprov DKI sedang mendorong PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta untuk mempercepat pembangunan MRT yang sangat dibutuhkan keberadaannya untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

Tidak hanya itu, Basuki juga mendesak PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk segera mengebut penerapan e-ticketing di 12 koridornya. Juga harus mampu mengintegrasikan tiket bus Transjakarta dengan tiket bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) menjadi satu e-ticketing.

"PT Transjakarta baru kerja sekarang. Kamu lihat saja, baru satu bulan, halte bus Transjakarta bagus-bagus nggak? Dan kita lagi maksakan pakai e-ticketing semuanya," ungkapnya.

Diakuinya, kendala dalam pembenahan kualitas layanan Transjakarta dikarenakan adanya masalah dalam pembelian bus pada tahun lalu. Karena itu, Basuki mendorong PT Transjakarta untuk membeli bus melalui e-catalogue. Diharapkan, kebutuhan armada bus Transjakarta dapat terpenuhi pada 2016.

"Kita juga akan uji coba dua bulan lagi, bus Transjakarta terintegrasi dengan kopaja dan metromini. Mereka bisa masuk jalur busway asalkan mau ikut dalam manajemen Transjakarta. Nanti kita bayar rupiah per kilometer," jelasnya.

Selain itu, pihaknya akan mempercepat penerapan ERP dan memperluas penerapan terminal parkir elektronik (parkir meter).

Berdasarkan data Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI, perjalanan di dalam Kota Jakarta mencapai 18,77 juta setiap harinya. Sementara di daerah penyangga seperti Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi mencapai 7,13 juta perjalanan per hari. Untuk Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang mencapai 8,86 juta perjalanan. Lalu di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok mencapai 9,96 juta perjalanan per hari.

Jumlah perjalanan yang semakin tinggi ini tidak diimbangi dengan jumlah pertumbuhan jalan di Ibu Kota. Pada 2014, diperkirakan jumlah kendaraan di jalan mencapai 7,46 juta unit dengan luas kendaraan di jalan 50,29 kilometer persegi. Sementara luas jalan yang ada di Ibu Kota tersedia 40,1 kilometer persegi. Sementara, pertumbuhan mobil pribadi mencapai sekitar 240 unit per hari dan sepeda motor sekitar 890 unit per hari.

Berikut ini perjalanan yang dilakukan masyarakat dari dan menuju Jakarta setiap harinya.

Jakarta dari-menuju Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi: 2.521.000 perjalanan
Jakarta dari-menuju Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang: 2.195.000
Jakarta dari-menuju Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor: 2.246.000
Tangerang dari-menuju Bekasi: 113.000
Tangerang dari-menuju Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor: 634.000
Bekasi dari-menuju Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor: 603.000