Interupsi Paripurna DPR, Oneng Pertanyakan Penanganan Bayi Ryuji

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Rieke Pitaloka menginterupsi rapat parpurna DPR yang digelar Rabu (18/2) untuk mengusulkan agar manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diaudit.

Pasalnya, masih banyak keluhan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan, termasuk dalam kasus bayi Ryuji M Kaizan yang menderita kelainan hati dan membutuhkan biaya pengobatan hingga Rp 1,2 miliar.

"Saya usul agar manajemen BPJS Kesehatan segera diaudit. Bagaimana dana dalam BPJS itu digunakan sehingga kita tahu asumsi defisit BPJS kesehatan bisa dipertanggungjawabkan ke publik," ujar politisi PDI-P itu.

Audit perlu dilakukan karena pemerintah mengusulkan penambahan dana BPJS Kesehatan sebesar Rp 5 triliun. Padahal, usulan itu belum dibahas di Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan.

Rieke yang juga akrab disapa Oneng itu menekankan persoalan tersebut karena masih terdapat kasus pasien penderika penyakit langka yang tidak bisa ditanggung negara.

Dia pun mencontohkan kasus bayi Ryuji yang tidak bisa ditangani oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.

Bayi Ryuji menderita kelainan hati sehingga harus melakukan transplantasi hati. Untuk pengobatan itu, orangtua Ryuji butuh dana hingga lebih dari Rpp 1,2 miliar.

"Seharusnya, BPJS Kesehatan bisa menanggung biaya klaim kesehatan. Dengan ada tambahan dana, tidak ada lagi alasan bagi BPJS Kesehatan untuk menolak pasien seperti bayi Ryuji serta pasien penderita penyakit langka lainnya," ujarnya.

Dikatakan, pemerintah seharusnya tetap menanggung biaya pasien bila terpaksa harus berobat ke luar negeri. Untuk itu, dia meminta agar berbagai regulasi seputar program JKN agar bisa menjangkau seluruh masyarakat.