Pemekaran Masih Timbulkan Masalah

Jakarta – Pemekaran wilayah selama ini masih menimbulkan sejumlah permasalahan. Karena itulah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan sangat selektif sebelum menyetujui daerah otonom baru (DOB).

"Kita evaluasi dari tahun 1999 sampai sekarang, ternyata otonomi daerah tidak mampu menjawab masalah pokok adanya pemekaran," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat berkunjung ke redaksi Suara Pembaruan, Investor Daily dan Beritasatu.com, di Berita Satu Plaza, Jakarta, Selasa (24/2).

Menurutnya, pendapatan asli daerah (PAD) tidak meningkat.

"Berarti pemerataan pembangunan di DOB tidak mampu diwujudkan, apalagi boro-boro tingkatkan kesejahteraan rakyat. Termasuk, banyak daerah pemekaran yang batas wilayahnya masih ribut," ujarnya.

Dia menyatakan, batas wilayah harus rampung atau selesai terlebih dahulu sebelum DOB dibentuk.

"Lalu ada enggak potensi sumber daya alam di daerah yang mampu tingkatkan PAD, sehingga mempercepat proses pembangunan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Dia menambahkan, sebanyak 80 persen anggaran DOB masih mengandalkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanjan Negara).

"Ketika Bapak Presiden mengundang bupati dan wali kota, kelihatan mana yang kreatif, mana tidak, mana sekadar memimpin. Ternyata tidak ada inovasi daerah," imbuh mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Oleh karena itulah, dia menegaskan, pemerintah akhirnya mengetatkan pembentukan DOB.

"Selektif betul. Di Sumut (Sumatera Utara) saja, Tapanuli Selatan masih juga ribut. Nias juga masih pro dan kontra, Papua juga demikian," tegasnya.