Pemprov DKI Tepis Dugaan Anggaran Siluman RAPBD 2015

Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menilai DPRD DKI salah tafsir hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) terkait tudingan DPRD DKI Jakarta atas adanya anggaran siluman penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI dalam Rancangan APBD (RAPBD) DKI 2015 .

Dijelaskannya, lima BUMD tersebut berada dalam lampiran VIII di RAPBD DKI 2015, tidak dimasukan sebagai mata anggaran dalam RAPBD DKI 2015. Kemudian, oleh kemdagri diingatkan kembali agar Pemprov DKI untuk melakukan penjualan aset dari kelima BUMD tersebut.

Sedangkan di RAPBD DKI 2015, pihaknya hanya mengajukan PMP ke PT Transportasi Jakarta Rp 1 triliun dan PT MRT Rp 4,62 triliun.

"Kelima BUMD tersebut diingatkan kembali, maksudnya kemdagri agar PMP yang terjadi di tahun 2014 tidak terulang lagi pada tahun 2015. Saya rasa ada salah penafsiran," tuturnya.

"Yang lima itu maksudnya sudah ada di (APBD) 2014, jangan diulang lagi pada 2015. Saya rasa ada salah penafsiran dari Kemendagri," ungkapnya.

Sedangkan untuk sembilan anggaran ganda atau duplikasi anggaran di pos anggaran pendidikan, mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menjelaskan hal itu terkait dengan pengalihan pembangunan sekolah yang dulunya ada di Dinas Pendidikan ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI.

Diakuinya itu karena waktu yang sempit, maka pihaknya lupa menghapus anggaran tersebut, sehingga akhirnya tercetak.

"Untuk itu, kami akan kembalikan anggaran pembangunan sekolah ke Dinas Pendidikan. Dulu kan ke Dinas Perumahan dengan alasan agar Dinas Pendidikan fokus mengurus peningkatan kualitas akademik pendidikan Jakarta. Tetapi ternyata tidak disetujui. Jadi anggaran itu akan kita kembalikan ke pendidikan," ungkapnya.