Jokowi-JK Dinilai Belum Mampu Atasi Tiga Masalah Bangsa

Jakarta - Peneliti Indonesian Institute for Development and Democracy (INDED), Arif Susanto, menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) belum mampu memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

Menurut Arif, selama kurang lebih lima bulan berkuasa, Jokowi-JK dinilai belum mampu mengatasi tiga problem bangsa yang justru disebutkan dalam visi-misi Jokowi-JK.

"Sampai sekarang, Jokowi-JK belum mampu mengatasi tiga problem bangsa yang disebutkan dalam visi-misinya. Yakni, merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Ketiga persoalan itu masih menjadi beban pemerintahan Jokowi-JK," ujar Arif dalam diskusi Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia yang bertajuk "Pak Jokowi: Rakyat Mulai Resah!" di Dres Kopitiam, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).

Dalam diskusi yang juga dihadiri rohaniawan Romo Benny Susatyo, pengamat politik dari LIMA Indonesia Ray Rangkuti, Riza Damanik dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), dan Dani Setiawan, Arif menerangkan kebutuhan warga negara masih terabaikan karena lembaga-lembaga negara sibuk berpolemik.

Rasa aman tidak terjamin, sementara integritas Polri masih dipertanyakan. "Keadilan terancam sebab hukum tidak memihak kepada kebaikan publik, wibawa negara terdegradasi dan rakyat makin sulit percaya pada kekuasaan," tandasnya.

Arif memrediksi jumlah penduduk miskin akan bertambah 1,9 juta orang di tahun 2015, sehingga menjadi 30,25 juta orang atau 12,25 persen dari total penduduk Indonesia). Rasio ini, kata Arif, diperkirakan meningkat dari 0,41 pada tahun 2014 menjadi 0,42 pada 2015.

"Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada pada level terendah sejak 1998, impor pangan terus berlangsung dan harga komoditas bergejolak. Sementara, negara tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam secara bijak," terangnya.

Kondisi seperti ini, di mata Arif, membuat masyarakat Indonesia menjadi resah terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Masyarakat, katanya, sudah mulai menilai Jokowi-JK tidak bisa menjadi pemecah persoalan bangsa Indonesia.

"Jokowi-JK harus menyadari hal ini agar mengambil langkah-langkah antisipatif dan membuat kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat," tandasnya.