Harus Ada Evaluasi Hubungan Menteri dan Presiden

Jakarta- Wacana perombakan atau reshuffle kabinet terus mengemuka belakangan ini. Apalagi, ditambah dengan adanya hasil survei dari Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI) yang menunjukkan bahwa 96,5 persen masyarakat ingin Kabinet Kerja segera dirombak.

Ketika ditanyakan perihal wacana reshuffle tersebut, Ketua Staf Ahli Wakil Presiden (Wapres) Sofyan Wanandi mengaku belum ada pembicaraan perihal perombakan kabinet.

Sebaliknya, ia mengakui perlunya evaluasi hubungan atau komunikasi antara Presiden dengan para menterinya. Apalagi, usai peristiwa penandatanganan dan pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

"Itu (komunikasi presiden dengan menteri) pasti diperbaiki, karena itu putusan-putusan itu harus betul tidak bisa seperti ini. Malu dong, presidennya kan yang salah, dia yang musti baca," kata Sofyan yang ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut dia, tim ekonomi dan politik harus bersatu dan tidak berjalan masing-masing. Sehingga, pola komunikasi harus diperbaiki melalui evaluasi yang akan dilakukan setelah pemerintahan berjalan selama enam bulan.

"Setelah enam bulan, setelah satu bulan mereka mau evaluasi," ujarnya.

Seperti diketahui, Jokowi memerintahkan mencabut Perpres yang ditandatanganinya sendiri.

Perpres No.39 Tahun 2015 mengenai kenaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210.890.000. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010, yakni sebesar Rp 116.650.000 tersebut dicabut setelah menuai kecaman dari masyarakat.