Putusan Sela PTUN, Golkar Alami Kekosongan Kepemimpinan

Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung Asep Yusuf Warlan menilai putusan sela PTUN membuat Partai Golkar kekosongan kepemimpinan.

Menurut dia, putusan sela tersebut menyebabkan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan partai Golkar hasil Munas Jakarta ditunda pemberlakuannya.

"Putusan sela PTUN membuat Partai Golkar mengalami kekosongan kepemimpinan. Baik pengurus Golkar hasil Munas Bali maupun hasil Munas Ancol tidak bisa mengklaim sebagai pengurus sah partai," ujar Asep saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (9/4).

Dia menilai, putusan sela tersebut merujuk kepemimpinan Partai Golkar pada hasil Munas Riau yang disahkan Menkumham tahun 2009.

"Karena kepengurusan hasil Munas Riau yang disahkan Menkumham hanya sampai pada Desember 2013, maka sekarang Partai Golkar mengalami kekosongan kepemimpinan," terang Asep.

Kekosongan kepemimpinan ini, katanya, merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh Partai Golkar yang sedang berkonflik.

"Itulah konsekuensi partai berkonflik dan ini tentunya bisa berdampak buruk terhadap Partai Golkar selanjutnya, khususnya dalam menghadapi Pilkada," pungkas Asep.