Kemdagri: Kami Mendukung Pembangunan DKI

Jakarta - Tak dikabulkannya usulan anggaran belanja daerah dalam Peraturan Gubernur (Pergub) APBD DKI 2015 sebesar Rp 67,26 triliun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Pemprov menilai Kemdagri tidak berpihak terhadap program pembangunan di Ibu Kota.

Hal itu dibantah Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemdagri, Reydonnyzar Moenek. Justru, Kemdagri sangat mendukung pembangunan Kota Jakarta yang tertuang dalam Pergub APBD DKI 2015.

Bukti dukungan Kemdagri terhadap pembangunan DKI Jakarta, adalah dengan memberikan alokasi anggaran belanja daerah yang lebih besar daripada alokasi anggaran belanja daerah yang diusulkan Pemprov DKI.

"Coba saja, total belanja daerah sebesar Rp 63,65 triliun ditambah pengeluaran pembiyaan Rp 5,63 triliun, menjadi Rp 69,28 triliun. Lebih besar dari alokasi anggaran yang diusulkan DKI Jakarta sebesar Rp 67,26 triliun. Begitulah Kemdagri mendukung pembangunan DKI," kata pria yang kerap disapa Donny itu, Jakarta, Jumat (10/4).

Ditegaskannya, total nilai APBD DKI 2015 tidak mungkin mencapai Rp 72,9 triliun. Karena, Pemprov DKI harus mengikuti pagu anggaran dalam APBD DKI Perubahan DKI 2014 sebesar Rp 63,65 triliun.

"Total nilai APBD DKI tidak ada angka Rp 72,9 triliun. Itu salah dia menafsirkan. Pokoknya yang pagu anggaran yang diajukan adalah Rp 63,65 triliun. Alokasi belanja daerah hasil evaluasi Kemdagri jadi Rp 69,28 triliun karena ditambah pengeluaran pembiayaan. Tetapi yang diajukan Pemprov, Rp 67,26 triliun. Yang kami tetapkan lebih besar dari usulan Pemprov. Itulah bentuk dukungan Kemdagri terhadap pembangunan di DKI," jelasnya.

Seperti diketahui, setelah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pergub APBD) DKI 2015, Kemdagri menyetujui total nilai APBD DKI 2015 sebesar Rp 69,28 triliun.

Angka tersebut didapatkan dari pagu belanja daerah APBD Perubahan DKI 2014 sebesar Rp 63,65 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) dua BUMD DKI sebesar Rp 5,63 triliun.

Pengeluaran pembiayaan sebesar itu dialokasikan untuk PMP MRT sebesar Rp 4,6 triliun dan PT Transportasi Jakarta sebesar Rp 1 triliun.