Organisasi Lingkungan Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Energi

Tiga organisasi massa lingkungan nasional, yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Greenpeace Indonesia, mendesak pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) mengubah paradigma kebijakan energi nasional. Ketiga organisasi menilai, sampai saat ini pemerintah masih menggunakan energi kotor batu bara sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan sumber pendapatan ekonomi negara ini.

Demikian pernyataan resmi ketiga organisasi lingkungan kepada pers di Jakarta, Jumat (10/4).

Batu bara dinilai sebagai bahan bakar fosil terkotor di dunia. Secara global batu bara bertanggung jawab terhadap lebih dari separuh emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Daya rusak dan jejak kehancuran yang disebabkan oleh batu bara, mulai dari penambangan, pengangkutan, sampai ke pembakaran di pembangkit listrik.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dinilai bertolak belakang dengan kecenderungan global, saat banyak negara di dunia sudah mulai meninggalkan ketergantungan terhadap batu bara baik sebagai sumber energi maupun sumber pendapatan ekonomi. Pemerintahan Jokowi-JK malah menempatkan sektor pertambangan batu bara sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi nasional, dan berencana membangun 35.000 megawatt pembangkit listrik baru yang lebih dari 60 persen di antaranya menggunakan energi kotor batu bara.

Presiden dan wakil presiden, bahkan sudah mempermudah segala hal terkait perizinan dan pembebasan lahan untuk melancarkan proses ambisius ini. Bulan lalu, Presiden Jokowi mengunjungi Tiongkok dan Jepang untuk mengundang investor dari negara itu menanamkan modalnya dalam pembangunan pembangkit listrik baru.

Seperti yang diutarakan Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Arif Fiyanto,"Visi Jokowi-JK untuk mencapai kedaulatan energi mustahil tercapai, jika mereka masih menempatkan energi batu bara sebagai sumber energi nasional. Alih-alih mencapai kedaulatan energi, yang terjadi justru kehancuran lingkungan massif yang disebabkan oleh eksploitasi batu bara. Jokowi-JK seharusnya memimpin revolusi energi di Indonesia dengan beralih dari batu bara ke sumber energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan, dan itu dan itu harus diawali dengan perubahan paradigma kebijakan energi nasional."

Koordinator Jatam, Hendrik Siregar menyatakan,"Pilihan batu bara pada situasi ini bukan semata-mata untuk kepentingan energi nasional. Kuasa politik bersinergi dengan modal merendahkan derajat keselamatan kini dan akan datang. Ruang-ruang produktivitas rakyat hanya dihargai pada statistik makro yang tak sebanding dengan penghancuran yang diwariskan."

Sedangkan Kepala Unit Riset Walhi, Pius Ginting mengatakan,"Momentum jatuhnya harga batu bara sebaiknya mendorong pemerintah pusat dan daerah membuat kebijakan membatasi produksi batu bara dengan sistem kuota yang jauh lebih kecil dari yang ada selama ini, berdasarkan kriteria pemulihan lingkungan dan sosial, bukan kuota berdasarkan keadaan pasar yang fluktuaktif dan tak kenal batas."