Mendagri: Tahun Depan APBD DKI Harus Tepat Waktu

Jakarta - Melihat keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2015, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan penyusunan dan pengesahan APBD DKI 2016 tidak boleh terlambat lagi, harus tepat waktu. Sebab, Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia menjadi barometer bagi 33 provinsi yang ada di Indonesia.

"Harus tepat waktu. Karena Jakarta jadi barometer bagi provinsi-provinsi lainnya di Indonesia," tegas Tjahjo dalam acara Musrenbang Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (14/4).

Menurutnya, baru kali ini Pemprov DKI sangat terlambat menyerahkan Rancangan APBD DKI 2015. Lalu baru pertama kali pula Rancangan APBD DKI diserahkan dalam bentuk peraturan gubernur (pergub) bukan peraturan daerah (perda).

"Baru kali ini lah terjadi seperti ini," ujarnya.

Diungkapkannya, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, tahun ini ada dua provinsi yang sangat terlambat menyerahkan APBD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Dalam menghadapi permasalahan APBD di dua provinsi tersebut, Tjahjo menyatakan Provinsi NAD lebih keras dalam berdebat mengenai APBD. Bahkan muncul juga tindak kekerasan dalam pembahasan anggaran.

"Dari 34 Provinsi, hanya Aceh dan DKI yang terlambat. Kalau mau tahu, Aceh lebih keras. Tidak hanya debat, tetapi aspek kekerasan juga muncul," katanya.

Sementara perseteruan APBD di DKI Jakarta, dinilainya masih dalam ranah dinamika politik. Sehingga pihaknya tidak mau ikut campur dalam permasalahan politik yang menjadi hak DPRD DKI.

"Kami nggak ikut campur. Masalah hukum yang diproses Pak Ahok (Basuki) silakan dilakukan. Tapi yang penting anggaran jangan tersandera. Perencanaan anggaran, evaluasi kami atas perencanaan secara prioritas. Masih untung kami tidak potong banyak, kalau mau fair. Ya yang berkaitan dengan pejabat DKI yang kami potong, tapi nggak fair juga," jelasnya.