Tingkat Kepuasan Turun, JK Sebut Pemerintah Tak Selalu Buat Kebijakan Populer

Jakarta - Enam bulan masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), masyarakat menilai kinerja mereka belum memuaskan. Menanggapi hal itu, Wakil Presiden, JK mengatakan bahwa pemerintah memang tidak selalu mengambil kebijakan populer untuk kepentingan rakyat.

"Pemerintahan tidak bisa hanya bertindak atau melaksanakan tugasnya yang populer. Kadang-kadang kita juga harus mengambil suatu upaya yang tidak populer. Mungkin banyak orang tidak senang, karena harga BBM naik," kata JK, di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (20/4).

Namun JK memastikan bahwa pemerintah selalu mengambil kebijakan yang positif, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat.

"Saya katakan, tidak mungkin semua tindakan itu menyenangkan semua pihak. Sama seperti kalau sakit. Tidak semua orang suka minum obat, karena obat juga tidak enak. Tapi harus diminum," ujarnya.

Lebih lanjut, JK memastikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah akan berdampak baik pada akhirnya, mengingat pemerintahan bukan hanya untuk enam bulan, melainkan lima tahun.

"Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, bekerja untuk lima tahun. Tetapi yang paling penting, nanti proses sampai ujung itu lebih baik," tegasnya.

Menurut hasil survei nasional yang dilakukan Poltracking, masyarakat tidak puas dengan kinerja enam bulan pemerintahan Joko Widodo - JK.

Direktur Eksekutif Poltracking Institute, Hanta Yudha AR mengatakan, sebanyak 48,5 persen publik menyatakan tidak puas, 44 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya 7,5 persen menyatakan tidak tahu.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa publik sangat kecewa terhadap sektor ekonomi. Angka ketidakpuasan mencapai 66,6 persen. Masyarakat juga tidak puas dengan bidang hukum, yaitu mencapai 55,6 persen, dan keamanan mencapai 50,7 persen.