Lembaga Survei Cenderung Digunakan Pengaruhi Mahar Politik

Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan lembaga-lembaga survei agar tetap menjaga independensi, kredibilitas dan profesionalismenya menjelang pilkada serentak. Pasalnya, lembaga survei cenderung digunakan untuk pengaruhi mahar politik.

"Lembaga survei bisa saja digunakan kandidat tertentu menaikkan elektabilitas sehingga mahar politik ke parpol berkurang, dan banyak partai meminangnya menjadi calon kepala daerah," ujar Yunarto dalam diskusi yang bertajuk "Survei Politik Bermutu dalam Pilkada Serentak 2015" di Hotel Oria, Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Selain Yunarto, hadir juga Mantan Direktur LP3S Rustam Ibrahim, Guru Besar Psikologi Politik Hamdi Muluk, Direktur Mediawave Yose Rizal dan Direktur Eksekutif Populi Center Nico Hardjanto.

Yunarto mengungkapkan bahwa dalam pilkada, ada yang disebut survei pendahuluan. Survei ini, katanya digunakan kandidat untuk mengetahui dan menaikkan elektabilitasnya.

"Survei pendahuluan biasanya dilakukan 8 bulan sebelum Pilkada. Lembaga survei yang tidak kredibel bisa menggunakan ini untuk berbohong karena pelaksanaan kampanye masih jauh. Dan kalau hasilnya berbeda dengan hasil Pemilukada, mereka pun bisa berkelit," terangnya.

Kandidat kepala daerah, kata Yunarto pasti akan melakukan kalkulasi. Daripada dia mengeluarkan satu miliar rupiah, lebih baik mengeluarkan ratusan juta untuk membiayai lembaga survei dalam rangka mempengaruhi elektabilitasnya.

Survei, tuturnya memang membutuhkan biaya banyak, tetapi dengan survei, kandidat masih bisa hemat.

"Contohnya, untuk survei elektabilitas calon Bupati atau Wali Kota butuh dana sebesar Rp 100 - Rp 150 juta dan untuk sebuah survei elektabilitas calon Gubernur butuh dana Rp 200 - Rp 250 juta. Dia hemat ratusan juta jika sudah sediakan dana satu miliar rupiah untuk pilkada," katanya.