Rieke: Akurasi Data Kunci Keberhasilan Berbagai Program Jaminan Sosial

Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla diingatkan untuk memperhatikan soal akurasi data kependudukan demi menunjang suksesnya berbagai program jaminan sosial kemasyarakatan seperti beras miskin (raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga terkait layanan kesehatan semacam BPJS.

"Pendataan rakyat yang akurat menjadi kunci berhasilnya program pembangunan. Data itu tidak boleh fiktif dan sekedar dibuat untuk pencitraan pemerintah," kata Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.

Rieke memang selalu mengkritik soal akurasi data pemerintah, sejak pemerintahan masih era Pemerintahan SBY-Boediono. Kebetulan, data-data yang kini dipakai masih peninggalan pemerintahan lama. Data-data khususnya terkait warga miskin, dikritik karena menjadi masalah dan tak sesuai kenyataan di lapangan. Padahal data-data itu menjadi basis bagi pelaksanaan sejumlah program jaminan sosial kemasyarakat.

Terbaru, Anggota DPR M.Misbakhun membuka bahwa masyarakat di dapilnya mengadu karena inakurasi data membuat masyarakat emosi. Banyak penerima raskin dan BLT adalah yang sebenarnya dianggap tak layak menerima. Sementara yang layak menerima, justru tak mendapatkan. Setelah ditelusuri ke perangkat desa, ketahuan bahwa masalahnya adalah di data Badan Pusat Statistik (BPS), yang dibuat tanpa mengikutsertakan perangkat desa yang lebih mengetahui keadaaan masyarakat di wilayahnya.

Menurut Rieke, metode dan indikator pendataan penduduk oleh pemerintah harus dibuat tunggal untuk digunakan oleh semua kementrian dan lembaga.

Dia tak membantah bila dana untuk membuat data baru demikian oleh Pemerintahan Jokowi-JK bisa jadi mahal. Tapi itu kalau proses pengambilan data memakai cara-cara yang tak efisien.

Rieke mengatakan ada berbagai cara yang bisa dilaksanakan sehingga pengumpulan data itu bisa tetap dilaksanakan dengan biaya murah. Menurutnya, biaya itu menjadi mahal ketika masing-masing kementerian dan lembaga membuat data sendiri-sendiri. Anggaran pun ditempatkan di masing-masing lembaga.

"Bisa saja diputuskan pendataan dilakukan serentak antara sensus penduduk oleh BPS dan pendataan keluarga oleh BKKBN, misalnya," kata Rieke, sembari menambahkan bisa dibentuk tim khusus beranggotakan berbagai lembaga.

"Orientasi pendataan tidak boleh 'proyek data'. Libatkan semua lini, mulai dari perangkat pemerintah setempat yang paling bawah. Jadi hasilnya memang akurat sesuai realitas masyarakat," tandasnya.