LIPI: DPR Harus Prioritaskan RUU Prolegnas

Jakarta - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus utamakan perampungan legislasi yang menjadi prioritas untuk mengembalikan wibawa dan citra lembaganya.

"DPR harus mengutamakan pembahasan RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), bukan memprioritaskan revisi UU yang rentan menimbulkan perdebatan publik," kata Siti di Jakarta, Senin (11/5).

Ia mengomentari soal rendahnya kinerja anggota DPR sekarang ini. Sudah lebih dari enam bulan bekerja, namun baru tiga UU yang disahkan, padahal target pada 2015 mencapai 40 UU.

Untuk jangka panjang, katanya, DPR harus fokus pada pembenahan sistem karena DPR menjadi perpanjangan tangan partai politik (parpol), maka membenahi DPR harus membenahi parpolnya juga.

Menurutnya, parpol wajib merekrut kader-kader yang lulus fit and proper test untuk diusung dalam pemilihan legislatif (pileg).

"Parpol tidak boleh merekrut kader asal-asalan untuk disertakan dalam pileg. Apalagi mempromosikan kader karbitan yang tak memenuhi persyaratan menjadi calon legislatif (caleg) seperti integritas, kompetensi/kapasitas dan kepemimpinan," ujarnya.

"Artinya, caleg yang dipromosikan parpol harus bisa dipertanggungjawabkan, baik dalam hal substansi pemahamannya tentang wawasan kebangsaan, keindonesiaan, ketatanegaraan, maupun pengetahuannya tentang demokrasi, parpol, parlemen, pemilu dan semua yang terkait dengan politik dan pemerintahan," kata Siti.

Dia menambahkan, secara umum membenahi DPR berarti memperbaiki sistem yang dibangun, supporting system dan staf yang mendukung kinerja DPR harus serius dibenahi supaya DPR berkualitas dan mengundang apresiasi publik.

"Kalau DPR mengabaikan dan tak mempedulikan sorotan publik, maka DPR akan terus menerus bermain-main dengan kepercayaan publik yang akan berujung dengan terus merosotnya public trust terhadap DPR," pungkas Siti.