Pengamat: Empat Menteri Layak Diganti

Jakarta - Memasuki enam bulan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), kinerja sejumlah menteri dinilai tidak maksimal sehingga direkomendasikan layak untuk diganti.

Berdasarkan riset Political Communication (PolcoMM) Institute terhadap 32.047 berita di 15 media massa nasional ditemukan bahwa sejumlah menteri memang kerap diberitakan negatif kinerjanya.

Mereka ialah, Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna Laoly. Kemudian, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andy Widjajanto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

Sejalan dengan riset PolcoMM, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Agung Suprio juga menilai bahwa kinerja sejumlah menteri tidak profesional sehingga layak dipertimbangkan untuk diganti.

Pertama, ialah Menkopolhukam, Tedjo Edhy yang kinerjanya dinilai kerap menimbulkan kegaduhan dan bukan ketenangan secara politik.

Agung mencontohkan, ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Polri tidak akan terjadi jikalau Tedjo selaku menkopolhukam bisa menjalankan fungsi koordinasinya dengan baik.

"Peristiwa penangkapan Novel Baswedan (penyidik KPK), harusnya dirapatkan di menkopolhukam karena bisa menimbulkan kegaduhan politik," papar Agung dalam acara diskusi di Jakarta, Senin (11/5).

Kedua, lanjutnya MenkumHAM, Yasonna Laoly juga layak untuk diganti sebab keputusannya mengenai keabsahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar cenderung menimbulkan kegaduhan politik.

"Hasil keputusan Yasonna tentang PPP dan Golkar ditunda PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) artinya ada yang salah dalam putusan ini. Sehingga timbulkan konflik PPP dan Golkar menjelang pilkada. Ini menunjukan kerja Yasonna tidak baik," kata Agung.

Menteri selanjutnya yang layak diganti, ialah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Menurutnya, kelalaian dan kekeliruan yang bersangkutan terkait persuratan membuat blunder bagi Jokowi.

"Terkahir, dia (Pratikno) tidak memberikan surat pembatalan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri tetapi langsung mengirim surat calon penggantinya, yaitu Badrodin Haiti," ujarnya.

Selanjutnya, yang layak diganti adalah Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto. Sebab, tidak mampu memaksimalkan Jokowi dalam menjalankan peran kenegaraannya.

Selain itu, Agung juga sempat mengatakan perlunya perombakan dalam hal ekonomi. Meskipun, menurutnya, pergantian kursi menteri bukanlah hal mendesak di bidang perekonomian