Kinerja DPR Tidak Maksimal, Kepercayaan Publik‎ Merosot

Jakarta - Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, menilai, saat ini terus terjadi penurunan kepercayaan publik kepada wakilnya di Senayan. Salah satu faktor, kurang maksimalnya kinerja anggota dewan dibanding periode yang sama sebelumnya.

Selain kinerja yang kurang maksimal, dikatakan Cecep, banyak faktor yang mengakibatkan turunnya keper‎cayaan publik. Termasuk masih adanya dikotomi kubu satu dengan lainnya.

"Harus diakui, kepercayaan masyarakat terus menurun kepada DPR. Kinerja DPR yakni fungsi pengawasan, legislasi dan budgeting tidak ada yang maksimal. Ini harus segera diperbaiki," kata Cecep, Senin (11/5).

Menyingkapi kondisi ini, diakui, harus ada pembenahan agar kinerja anggota dewan terdongkrak. Yakni pembenahan jangka pendek dan pembenahan jangka penjang.

"Untuk jangka pendek, bisa dilakukan dengan meningkatkan sistem pengawasan dari partai politik," ‎ujar Cecep.

Partai politik, ditegaskan Cecep, bisa segera lakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang kinerjanya lemah di suatu komisi. Semua juga dilakukan sekaligus menempatkan orang di posisi yang tepat (the right man in the right place).

Untuk melakukan ini, evaluasi kinerja tiap anggota sangat dibutuhkan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana kontribusi, kinerja dan kemampuan anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk jangka panjang, pemerintah bisa lakukan revisi Undang-Undang Pemilu agar menghasilkan sistem yang 'ajeg' dan menghindari kepentingan pragmatis. Parpol harus dijaga melalui suatu sistem yang mampu menjaga proses seleksi anggota legislatif.

"Jadi, pengajuan calon anggota dewan tidak‎ cukup berdasarkan faktor popularitas. Anggota dewan harus memiliki kemampuan dan kompetensi menjawab berbagai permasalahan di masyarakat," kata Cecep.

Kompetensi inilah yang akan dilihat publik agar kepercayaan masyarakat kembali pulih. Yakni, dengan kemampuan menjalankan tupoksinya sebagai wakil rakyat di Gedung Parlemen. Utamanya dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang prorakyat.