ARB: Sepakat Soal Pilkada, Soal Hukum Jalan Terus

Jakarta- Dua kubu di tubuh Partai Golkar, kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Agung Laksono, akhirnya menyepakati perihal mekanisme pemilihan calon kepala daerah yang akan didukung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

Kesepakatan tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Golkar versi Munas Bali, ARB usai menggelar pertemuan tertutup dengan Jusuf Kalla (JK) di rumah dinas Wakil Presiden (Wapres), di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5) malam.

"Pak JK sudah bicara dengan Agung Laksono. Menurut Pak JK tadi, Pak Agung sudah setuju untuk agar semua calon kita bisa calonkan diri dengan baik melanjutkan Partai Golkar," kata ARB sebelum meninggalkan rumah dinas Wapres, sekitar pukul 22:10 WIB.

Hanya saja, ARB mengatakan, persoalan hukum akan dibiarkan tetap berjalan. Termasuk, upaya banding Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ini sementara kesepakatan untuk Pilkada‎. Setelah itu, ada proses hukum jalan terus. Saya tidak tahu soal itu (banding). Soal hukum, ya jalan terus, tapi nanti kita tahu yang sah," ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengajukan banding atas putusan PTUN dalam sengketa kepengurusan Partai Golkar. Hal itu diketahui dari Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenkumham Ferdinand Siagian.

Banding tersebut diajukan setelah majelis hakim PTUN yang diketuai Teguh Satya Bakti memutuskan membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.

Kemudian, guna mengantisipasi terjadinya kekosongan kepengurusan Golkar jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak, hakim menyatakan bahwa kepengurusan yang berlaku yakni berdasarkan hasil Munas Riau tahun 2009.

Hasil Munas Riau tahun 2009 tersebut, menyatakan bahwa Aburizal Bakrie merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Agung Laksono menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Posisi Sekretaris Jenderal dijabat oleh Idrus Marham.