2016, Pemerintah Singapura Ambil Alih Manajemen Transportasi Publik

Singapura - Memberikan pelayanan transportasi publik yang terbaik untuk masyarakat dengan mengambil alih manajemen transportasi publik oleh pemerintah, ternyata tidak hanya menjadi keinginan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Tetapi juga menjadi rencana Pemerintah Singapura yang akan diterapkan pada tahun 2016 mendatang.

Dalam program Friends of Singapore Visit Programme for Indonesia ke Singapura, 24-30 Mei 2015, yang dilakukan Singapore International Foundation, para wartawan yang memenangkan penghargaan karya jurnalistik, salah satunya Beritasatu.com, diajak berkunjung ke Land Transport Authority (LTA) Academy, Singapura pada Senin (25/5).

Berdasarkan data LTA yang diterima Beritasatu.com, mulai tahun 2016, seluruh transportasi publik atau bus yang dioperasikan operator bus akan diambil alih oleh Pemerintah Singapura. Rencana ini dilakukan untuk memberikan pelayanan transportasi publik yang lebih baik dari sekarang ini.

Saat ini, layanan transportasi publik di Singapura dilakukan oleh dua operator bus yaitu SMRT Buses dan SBS Transit. Kedua operator ini memiliki 357 layanan dengan armada sebanyak 4.552 bus. Mereka memiliki bus dan rute sendiri.

Begitu juga dengan keuntungan yang didapat langsung masuk ke kantong mereka. SBS Transit melayani 70 persen rute dan SMRT Buses melayanni 30 persen dari rute yang ada.

Agar tidak terjadi monopoli dalam operasional transportasi publik, Pemerintah Singapura mengubah sistem layanan transportasi publiknya dengan model kontrak baru dengan operator.

Dalam kontrak baru ini, Pemerintah Singapura akan mengambil alih semua bus yang dioperasikan oleh kedua operator tersebut. Seluruh bus akan menjadi milik pemerintah.

Tidak hanya itu, operator bus tidak perlu lagi membeli bus untuk menambah armadanya. Karena dengan sistem layanan yang baru, pemerintah yang akan melakukan pengadaan bus-bus untuk transportasi publik.

Pemerintah akan membangun infrastuktur jalan untuk transportasi publik dan melakukan tender kontrak untuk rute yang akan dioperasikan oleh operator bus.

Akan ada 12 tender rute berbasis wilayah yang ada di Singapura. Masing-masing wilayah, nantinya harus dilayani 300-500 bus.

Operator bus yang memenangkan tender ini, akan menandatangi kontrak untuk lima tahun, kemudian kemungkinan bisa diperpanjang selama dua tahun lagi.

Namun tetap mempertahankan pendapatan tarif untuk operator serta membayar operator untuk biaya mengoperasikan dan memelihara layanan.

Dengan begitu, operator bus tidak perlu lagi memikirkan biaya pembelian bus, pemeliharaan bus hingga membangun infrastruktur. Sehingga mereka dapat fokus hanya kepada operasional bus agar dapat meningkatkan pelayanan transportasi publik.

Untuk melakukan perubahan layanan transportasi publik ini, pada 21 Mei 2014, Pemerintah Singapura telah melakukan pengumuman mengenai model kontrak baru untuk industri bus yaitu semua layanan bus yang akan dikelompokkan menjadi 12 paket rute.

Pada semester kedua 2014, pemerintah melakukan tender tiga paket dengan waktu kontrak lima tahun. Tender terbuka untuk kedua operator eksisting, serta operator bus lokal dan internasional.

Di semester kedua 2016, pelaksanaan tiga paket rute dengan standar pelayanan yang lebih ketat. Pada 31 Agustus, izin operasional operator bus, SBS Transit dan SMRT Buses habis.

Untuk itu, direncanakan pada September 2016, SBS Transit dan SMRT akan mengelola sembilan paket rute berdasarkan model kontrak baru selama lima tahun.

Diharapkan pada tahun 2022 dan seterusnya, aka nada tiga atau lima operator bus yang akan mengoperasikan 12 paket rute bus di Singapura.

Bila Singapura menargetkan tahun 2016, seluruh bus akan dimiliki pemerintah, maka Jakarta baru menargetkan pada 5 Juni mendatang angkutan umum atau bus reguler seperti bus Mayasari, Kopaja, Kopami dan Metromini dapat melalui jalur bus Transjakarta.

Namun syaratnya, bus reguler tersebut harus bergabung dalam manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan tidak mengejar sistem setoran. Bus yang bersangkutan akan dibayar rupiah per kilometer oleh Pemprov DKI.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sudah ada beberapa operator bus yang berminat menggunakan sistem manajemen PT Transjakarta, yaitu dibayar rupiah per kilometer.

"Banyak kok yang mau gabung. Contohnya, bus Mayasari, Kopaja, Kopami mau. Metromini juga mau. Tapi masalahnya kepemilikan metromini ini, bingung punya siapa. Rencananya penerapan kerja sama ini akan dimulai pada 5 Juni 2015. Pada tanggal itu kami mulai jalan," kata Basuki.

Menurutnya, rencana penggabungan bus reguler di bawah manajemen bus Transjakarta sedang dikaji oleh Institute For Transportasion and Developmet Policy (ITPD‎).

Diharapkan rencana tersebut bisa direalisasikan, karena bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang disebabkan bus menunggu penumpang.

Ke depan, setelah semua bus reguler berada di bawah manajemen PT Transjakarta, operator bus akan diminta untuk melakukan revitalisasi armada, yakni mengganti bus yang rusak dengan yang baru.

"Kalau sudah bergabung, saya ingin ada peremajaan bus. Bagaimana caranya? Suruh dia ganti bus. Caranya gimana? Kami masukan ke Transjakarta, kami bayar rupiah per kilometer, sehingga dia bisa mampu bayar kredit agar tak ada penumpang 10 menit dia tetap jalan," paparnya.