Pembenahan Transportasi Publik, Kebutuhan Utama Kota Megapolitan

Jakarta - Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, kebutuhan transportasi publik bagi penduduk di kota megapolitan menjadi sebuah kebutuhan utama. Paling tidak keberadaan transportasi publik dapat mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat banyaknya warga menggunakan kendaraan pribadi.

Beberapa regulasi untuk menekan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pun sudah tidak bisa lagi secara efektif menekan laju pertumbunan kendaraan bermotor pribadi di kota megapolitan. Kondisi ini dialami Singapura dan Jakarta.

Berdasarkan data dari Land Transport Authority (LTA) Academy atau Pusat Penelitian Dinas Angkutan Darat Singapura yang berhasil dihimpun Beritasatu.com selama mengikuti Friends of Singapore Visit Programme for Indonesia ke Singapura, 24-30 Mei 2015, kenaikan volume kendaraan merupakan efek dari penerapan electronic road pricing (ERP) yang telah diberlakukan sejak September 1998.

Seiring pertambahan penduduk di negara Singapura, telah terjadi pertambahan kendaraan pribadi di negara tersebut selama tiga tahun terakhir ini. Saat ini, jumlah kendaraan bermotor roda empat pribadi di Singapura mencapai 674.000 unit.

Hingga saat ini, jaringan infrastruktur jalan di negara ini terbentang 3.453 kilometer (km) dan jalan tol sepanjang 164 km. Lalu ada empat moda transportasi publik yaitu Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), bus rapid transit (BRT) dan taksi.

Untuk MRT, telah terbangun jaringan rel sepanjang 153 km dengan 105 stasiun. Sedangkan jaringan rel LRT telah terbentang sepanjang 29 km dengan 35 stasiun. Setiap harinya, MRT dan LRT melakukan perjalanan untuk 2,8 juta orang per hari.

Transportasi publik berbasis bus rapid transit (BRT) di Singapura telah melayani 300 rute dengan armada sebanyak 4.500 bus. Ribuan bus ini melayani 3,6 juta orang per hari. Sedangkan armada taksi ada sebanyak 28.000 unit dengan pelayanan satu juta perjalanan per hari.

Berdasarkan pantauan, pada jam-jam sibuk di sore hari (jam pulang kerja), sekitar pukul 17.00 hingga 20.00 waktu setempat, arus lalu lintas di kota ini mengalami kemacetan lalu lintas. Bahkan saat lampu merah pun, terlihat antrean kendaraan bermotor yang cukup panjang.

Tidak ingin melihat terjadinya kemacetan lalu lintas yang semakin parah, pemerintah Singapura terus melakukan pembenahan transportasi publik. Salah satu di antaranya, mulai tahun 2016, seluruh transportasi publik atau bus yang dioperasikan operator bus akan diambil alih oleh pemerintah. Rencana ini dilakukan untuk memberikan pelayanan transportasi publik yang lebih baik dari sekarang ini.

Saat ini, layanan transportasi publik di Singapura dilakukan oleh dua operator bus yaitu SMRT Buses dan SBS Transit. Kedua operator ini memiliki 357 layanan dengan armada sebanyak 4.552 bus. Mereka memiliki bus dan rute sendiri. Begitu juga dengan keuntungan yang didapat langsung masuk ke kantong mereka. SBS Transit melayani 70 persen rute dan SMRT Buses melayanni 30 persen dari rute yang ada.

Agar tidak terjadi monopoli dalam operasional transportasi publik, pemerintah Singapura mengubah sistem layanan transportasi publiknya dengan model kontrak baru dengan operator. Dalam kontrak baru ini, pemerintah Singapura akan mengambil alih semua bus yang dioperasikan oleh kedua operator tersebut. Seluruh bus akan menjadi milik pemerintah.

Tidak hanya itu, operator bus tidak perlu lagi membeli bus untuk menambah armadanya. Karena dengan sistem layanan yang baru, pemerintah yang akan melakukan pengadaan bus-bus untuk transportasi publik.

Pemerintah akan membangun infrastuktur jalan untuk transportasi publik dan melakukan tender kontrak untuk rute yang akan dioperasikan oleh operator bus. Akan ada 12 tender rute berbasis wilayah yang ada di Singapura. Masing-masing wilayah, nantinya harus dilayani 300-500 bus.

Operator bus yang memenangkan tender ini, akan menandatangi kontrak untuk lima tahun, kemudian kemungkinan bisa diperpanjang selama dua tahun lagi. Namun tetap mempertahankan pendapatan tarif untuk operator serta membayar operator untuk biaya mengoperasikan dan memelihara layanan.

Untuk melakukan perubahan layanan transportasi publik ini, pada 21 Mei 2014, Pemerintah Singapura telah melakukan pengumuman mengenai model kontrak baru untuk industri bus yaitu semua layanan bus yang akan dikelompokkan menjadi 12 paket rute.

Pada semester kedua 2014, pemerintah melakukan tender tiga paket dengan waktu kontrak lima tahun. Tender terbuka untuk kedua operator eksisting, serta operator bus lokal dan internasional.

Di semester kedua 2016, pelaksanaan tiga paket rute dengan standar pelayanan yang lebih ketat. Pada 31 Agustus, izin operasional operator bus, SBS Transit dan SMRT Buses habis. Untuk itu, direncanakan pada September 2016, SBS Transit dan SMRT akan mengelola sembilan paket rute berdasarkan model kontrak baru selama lima tahun.

Diharapkan pada tahun 2022 dan seterusnya, akan ada tiga atau lima operator bus yang akan mengoperasikan 12 paket rute bus di Singapura.

Meski saat ini telah memiliki jaringan rel untuk transportasi publik berbasis rel, MRT dan LRT sepanjang 182 kilometer (km), Pemerintah Singapura menargetkan dapat menambah jaringan rel hingga 360 km pada tahun 2030.

Penambahan jaringan rel untuk MRT dan LRT, diharapkan dapat semakin memudahkan warga Singapura menggunakan transportasi publik. Sehingga semakin banyak warga yang beralih menggunakan transportasi publik dan menekan jumlah kendaraan bermotor di negara yang berpopulasi 5,5 juta jiwa ini.

Menurut data Dinas Angkutan Darat Singapura atau LTA Singapura, dalam pengembangan perencanaan transportasi publik, pihak pemerintah menghadapi dua tantangan. Yakni, keterbatasan lahan dan pembangunan yang yang cukup padat.

Dari total luas Singapura 718 kilometer (km), hanya 12 persen digunakan untuk infrastruktur jalan. Selanjutnya, 15 persen digunakan untuk perumahan warga serta 73 persen lahan digunakan untuk lahan perdagangan, industri, pelabuhan, bandara, ruang terbuka hijau, bangunan budaya dan heritage, serta resapan air.

Dengan keterbatasan lahan tersebut, tidak memungkinkan bagi pemerintah Singapura untuk menambah rasio jalan bagi kendaraan bermotor. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah Singapura lebih memilih menambah jaringan rel untuk transportasi publik yang berbasis rel seperti MRT dan LRT.

Secara bertahap, mulai tahun ini hingga 15 tahun ke depan, pihak pemerintah Singapura akan menambah jaringan rel untuk transportasi publik sepanjang 178 km. Sehingga pada tahun 2030, Singapura akan memiliki 380 km jaringan rel.

Hal yang sama juga dialami Jakarta. Seiring pertambahan populasi penduduk Jakarta saat ini mencapai 10.075.310 orang, maka laju pertumbuhan motor dan mobil di Jakarta meningkat sebesar 12 persen per tahunnya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya bertambah sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan per hari. Jumlah tersebut didominasi oleh pertambahan sepeda motor yang mencapai 4.000 hingga 4.500 per hari. Sedangkan kendaraan roda empat mengalami pertumbuhan sebanyak 1.600 unit per hari.

Jumlah unit kendaraan bermotor hingga akhir 2014 di Jakarta sebanyak 17.523.967 unit yang didominasi oleh kendaraan roda dua dengan jumlah 13.084.372 unit. Diikuti dengan mobil pribadi sebanyak 3.226.009 unit, mobil barang 673.661 unit, bus 362.066 unit, dan kendaraan khusus 137.859 unit.

Laju partumbuhan kendaraan bermotor sebanyak 12 persen tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan rasio jalan yang hanya 0,1 persen.

Permasalahan kelangkaan lahan untuk infrastruktur jalan juga dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hingga saat ini, Pemprov kerap kali kesulitan untuk membangun penambahan infrastruktur jalan. Sehingga, Pemprov DKI lebih memilih membangun jalan layang untuk menambah ratio jalan di Ibu Kota.

Rasio jalan di Jakarta saat ini sudah mencapai 7,159 persen. Jumlah tersebut memang masih belum ideal, karena biasanya di kota-kota besar dunia ideal rasio jalan mencapai 12 persen dari luas kota. Berdasarkan data Dinas Bina Marga DKI, jumlah tersebut telah meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya mencapai 6,2 persen saja.

Peningkatan rasio jalan ini dikarenakan terus dibangunnya jalan baru dibeberapa wilayah. Terakhir yang paling menonjol adalah pembangunan dua Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M dan Kampung Melayu-Tanah Abang.

Luas wilayah daratan DKI Jakarta sekitar 661 kilometer persegi. Saat ini total luas jalan di ibu kota mencapai 42.420.701 meter persegi dengan panjang 6.864.916 kilometer.

Bila Singapura menambah jaringan rel daripada menambah jaringan jalan, Pemprov DKI Jakarta justru memilih terus berupaya untuk menambah jaringan jalan. Salah satunya dengan membangun enam ruas jalan tol dalam waktu dekat ini. Total panjang ruas 6 tol dalam kota 69,77 kilometer.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menginginkan pembangunannya tidak dilakukan secara bertahap, karena keenam jaringan jalan tersebut saling berkaitan. Keenam ruas jalan tol dalam kota tersebut harus dapat rampung dalam jangka waktu tiga tahun.

"Kalau bangun dua jalur bus siapa yang mau naik dari Banten ke Tanjung Priok. Saya ingin bus Transjakarta saya juga terurai dong. Makanya saya paksa dia bangun enam. Saya dapatnya enam ruas bus Transjakarta dan enam ruas jalan alternatif baru," tegasnya.

Sementara, pembangunan jaringan rel untuk transportasi publik MRT, baru akan terwujud pada tahun 2018 mendatang. Itu pun hanya untuk satu koridor Utara-Selatan dengan rute Lebakbulus-Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 15,7 km.

Bila Singapura menargetkan tahun 2016, seluruh bus akan dimiliki pemerintah, maka Pemprov DKI merencanakan pada 5 Juni mendatang angkutan umum atau bus reguler seperti bus Mayasari, Kopaja, Kopami dan Metromini akan diambil alih oleh Pemprov DKI dibawah manajemen BUMD DKI, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Saat bergabung dalam manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), operator bus reguler tidak lagi menerapkan sistem setoran. Bus yang bersangkutan akan dibayar rupiah per kilometer oleh Pemprov DKI. Basuki menyatakan sudah ada beberapa operator bus yang berminat menggunakan sistem manajemen PT Transjakarta, yaitu dibayar rupiah per kilometer.

"Banyak kok yang mau gabung. Contohnya, bus Mayasari, Kopaja, Kopami mau. Metromini juga mau. Tapi masalahnya kepemilikan metromini ini, bingung punya siapa. Rencananya penerapan kerja sama ini akan dimulai pada 5 Juni 2015. Pada tanggal itu kami mulai jalan," kata Basuki.

Menurutnya, rencana penggabungan bus reguler di bawah manajemen bus Transjakarta sedang dikaji oleh Institute For Transportasion and Developmet Policy (ITPD‎). Diharapkan rencana tersebut bisa direalisasikan, karena bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang disebabkan bus menunggu penumpang.

Ke depan, setelah semua bus reguler berada di bawah manajemen PT Transjakarta, operator bus akan diminta untuk melakukan revitalisasi armada, yakni mengganti bus yang rusak dengan yang baru.

"Kalau sudah bergabung, saya ingin ada peremajaan bus. Bagaimana caranya? Suruh dia ganti bus. Caranya gimana? Kami masukan ke Transjakarta, kami bayar rupiah per kilometer, sehingga dia bisa mampu bayar kredit agar tak ada penumpang 10 menit dia tetap jalan," paparnya.

Hingga saat ini, total armada bus Transjakarta yang melayani di 12 koridor mencapai 823 bus. Dengan rincian 535 single bus dan 288 articulated bus. Dari jumlah 823 bus tersebut, yang menggunakan bahan bakar solar ada sebanyak 118 bus dan yang menggunakan bahan bakar gas (BBG) ada sebanyak 705 bus.

Dari jumlah 823 bus, sebanyak 418 bus dimiliki Pemrov DKI Jakarta dan 405 unit dimiliki operator bus. Selama 11 tahun melayani, bus Transjakarta yang merupakan transportasi publik berbasis bus rapid transit (BRT) telah melayani 111,6 juta orang pada tahun 2014. Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 112,5 juta penumpang.

Penurunan ini dikarenakan banyaknya bus yang mengalami kerusakan. Dari total jumlah armada bus Transjakarta yang ada, hanya sekitar 400 bus yang bisa dioperasikan setiap harinya. Parahnya lagi, lanjutnya, dari 400 bus yang beroperasi setiap hari, hampir ada sebanyak 120 bus yang mogok saat beroperasi setiap harinya. Hal ini membuat pelayanan bus Transjakarta menjadi terganggu. Karena mengakibatkan headway dan waktu tunggu penumpang menjadi sangat lama.

Bila setiap harinya hampir ada 120 bus yang mogok. Artinya hanya 280 bus yang beroperasi untuk melayani 12 koridor yang ditotalkan ada 218 halte dengan total panjang seluruh koridor 210,31 kilometer.

Sedangkan untuk jumlah angkutan umum, berdasarkan data Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, ada sekitar 39.816 angkutan umum telah berusia lebih dari 10 tahun. Terdiri dari, Bus Besar 1.277 unit, Bus AKAP 1.657 unit, Bus Pariwisata 2.873 unit, Bus Sedang 3.084 unit, Bajaj 8.531 unit, truk besar 15.011 unit, Truk Khusus 377 unit, Truk Sedang 529 unit, dan Taksi 7.209 unit.

Lalu, angkutan umum yang usianya di bawah 10 tahun, saat ini ada 45.844 unit kendaraan.