BNPB: Kerugian Akibat Erupsi Sinabung Capai Rp 1,49 Triliun

Medan - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan dampak kerugian akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp 1,49 triliun lebih.

Dalam pesan singkat yang diterima di Medan, Minggu (14/6), Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, perkiraan itu merupakan perhitungan sementara akibat erupsi yang mulai terjadi pada 15 September 2013.

Kerugian dan kerusakan terbesar ada di sektor ekonomi produktif meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, pariwisata, perikanan, UKM, dan industri yang diperkirakan mencapai Rp 896,64 miliar.

Sedangkan kerugian dan kerusakan lain meliputi sektor permukiman Rp 501 miliar, infrastruktur Rp 23,65 miliar, sosial Rp 53,43 miliar, dan lintas sektor Rp 18,03 miliar.

Nilai kerugian kemungkinan bisa bertambah karena aktivitas Gunung Sinabung kembali meningkat dan ada lebih dari tiga juta meter kubik material erupsi yang ada di atas gunung dan dapat meluncur menjadi lahar hujan.

"Aktivitas Gunung Sinabung masih berlangsung. Tidak ada yang tahu sampai kapan erupsi Gunung Sinabung berakhir," katanya.

Menurut dia, aktivitas erupsi Gunung Sinabung di Karo tetap tinggi dan pada Sabtu (13/6) terjadi enam kali erupsi yang materialnya menuju ke arah tenggara sejauh 3 kilometer.

Pada Sabtu malam hari pukul 21.40 WIB, sekitar 200 jiwa dari Desa Sukanalu diperintahkan untuk mengungsi karena meningkatnya aktivitas Gunung Sinabung tersebut.

Hingga Minggu, terdapat 2.785 jiwa pengungsi yang berasal dari Desa Gurukinayan, Tiga Pancur, Pintu Besi, Sukanalu, dan Berastepu.

Sementara itu, ada 6.179 warga lain yang tinggal di hunian sementara yang tempat tinggdal dan lahan pertaniannya disewakan pemerintah sejak Juni 2014.

BNPB telah menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Sinabung, khususnya terkait relokasi pengungsi.

BNPB juga melakukan percepatan pembangunan, termasuk mengatasi berbagai masalah seperti keterbatasan lahan yang menyulitkan pembangunan relokasi.