Australia Rusak Upaya Normalisasi Hubungan Diplomatik

Jakarta - Ulah Pemerintah Australia yang membiarkan aksi suap kepada kru kapal pembawa orang-orang pencari suaka bisa berakibat kepada rusaknya upaya normalisasi hubungan dengan Indonesia.

Proses normalisasi hubungan Indonesia-Australia masih belum tuntas pascaperistiwa penyadapan tahun 2013, namun saat ini Australia kembali mengulangi kesalahan yang sangat merugikan Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tantowi Yahya mengatakan hubungan Indonesia dan Australia masih belum normal, lalu harus ditambah dengan kasus dugaan suap oleh otoritas Australia agar kapal yang membawa 65 pencari suaka berputar ke Indonesia.

"Ada enam langkah yang harus dilakukan Pemerintah Australia dalam rangka menormalisasikan hubungan diplomatik mereka dengan kita. Saya rasa dari enam tersebut baru tiga yang sudah mereka lakukan. Tiba-tiba dalam proses normalisasi itu ada tindakan dari mereka seperti ini," kata Tantowi usai diskusi terkait pengungsi Rohingya yang diadakan oleh Habibie Center di Jakarta, Selasa (16/6).

Tantowi mengatakan rusaknya proses normalisasi bisa berakibat sejumlah kerja sama bisa jadi tidak berlanjut. "Jadi mereka yang rugi, bukan kita," katanya.

Dia menilai Australia lari dari tanggung jawab karena mengarahkan kapal pencari suaka ke Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, pemberian nota diplomatik oleh menteri luar negeri merupakan tindakan yang tepat dan cukup serius.

"Kalau kemudian dalam tenggat waktu tertentu tidak ada respons dari Pemerintah Australia maka harus disiapkan plan kedua yang clear (jelas) dan precise (tepat)," kata Tantowi.

Pada akhir tahun 2013 terjadi insiden penyadapan telepon oleh Badan Intelijen Australia kepada telepon seluler mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya, dan sejumlah menteri tahun 2009.

Menlu Australia ketika itu, Julie Bishop, sudah menyatakan penyesalan mendalam kepada Indonesia, namun SBY menyaratkan enam hal untuk proses normalisasi hubungan termasuk pembentukan kode etik dan protokol yang mengatur kesepakatan hubungan RI-Australia.