Minta Dana Aspirasi, Kredibilitas DPR Semakin Tak Baik di Publik

‎Jakarta - Wacana dari DPR dinilai kerap tidak berhubungan dengan masalah rakyat. Salah satunya contohnya terkait dana aspirasi.

"Wacana DPR selama ini tidak ada hubungannya dengan masalah rakyat. Soal dana aspirasi, ujung-ujungnya yang dapat DPR juga, sementara problem pengangguran, krisis ekonomi, konflik-konflik agraria tidak pernah jadi pembahasan di DPR," kata pakar politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Arie Sudjito, Kamis (18/6).

Dia menuturkan, semestinya DPR dapat membantu pemerintah untuk pemulihan ekonomi Indonesia.

"Soal krisis rupiah, gejolak ekonomi, DPR harusnya ambil peran bantu pemerintah. Bukan seperti sekarang, minta jatah dana aspirasi," tukasnya.

Dia menyatakan, kredibiltas DPR di mata publik akan semakin menurun. "Dana aspirasi ini kan besar, sekitar Rp 20 miliar per anggota. Ini yang buat kredibilitas DPR jadi makin enggak baik," ucapnya.

Dia menambahkan, DPR seharusnya dapat merefleksikan diri terkait kinerja selama ini. "Yakinkan ke rakyat bahwa anggota DPR benar-benar kredibel," imbuhnya.

Pada bagian lain, menurutnya Presiden Joko Widodo (Widodo) bakal menyetujui adanya dana aspirasi. "Saya enggak yakin Jokowi menolak, tapi lebih ke kompromi besaran dananya," katanya.