Figur Potensial Calon Pemimpin KPK Banyak di Daerah

Jakarta - Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menganggap figur-figur potensial untuk menjadi pemimpin KPK banyak ditemukan di daerah. Kebanyakan mereka berprofesi sebagai advokat termasuk aktivis antikorupsi.

"Yang punya dedikasi banyak di daerah, seperti advokat atau lawyer. Di pusat juga masih banyak lagi dan kami sedang mendekati," kata Direktur Program Transparency International Indonesia (TII) Ilham Saenong di Jakarta, Jumat (19/6).

Namun, dirinya bersama Masyarakat Sipil Antikorupsi enggan membeberkan lebih jauh akan figur-figur yang dimaksud. Pihaknya meminta Pansel Capim KPK tak sungkan mendekati figur-figur potensial itu, selain transparan dalam melakukan penjaringan.

Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Choky Risda Ramadhan menambahkan, dalam menjalankan tugasnya pansel diharapkan tidak terjebak akan representasi jaksa, maupun polisi atau kalangan penegak hukum untuk duduk sebagai Komisioner KPK.

Masyarakat Sipil Antikorupsi lebih menekankan tentang rekam jejak para capim KPK. Pasalnya, badan antikorupsi itu bukan hanya memiliki fungsi pemberantasan korupsi tetapi sebagai alat kontrol pemerintah. Artinya, kandidat Komisioner KPK juga harus punya visi yang jauh tentang penguatan KPK secara kelembagaan.

Pada kesempatan yang sama anggota Pansel Capim KPK Meuthia Ganie Rochman mengatakan, berdasarkan informasi terakhir jumlah pendaftar capim KPK melebihi angka 180. Sebanyak 10 diantaranya adalah perempuan.

"Tadi pagi ada sekitar 169 pendaftar, tetapi informasi terakhir yang saya dapat sekarang sudah 180-an. 10 perempuan," katanya.

Sebelumnya, anggota Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih mengatakan salah satu orang yang diharapkan secara pribadi oleh Yenti untuk mendaftar adalah Hakim Albertina Ho. Albertina yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bekasi selama ini dikenal karena ketegasan dan keberaniannya dalam menyidangkan perkara-perkara korupsi.

Bekas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang itu diketahui pernah menangani kasus dugaan suap pegawai pajak Gayus Tambunan saat bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.