PMKRI Nilai Dana Aspirasi Hanya Bagi-bagi Duit

Jakarta - Polemik dana aspirasi DPR sebesar Rp 20 miliar per anggota, tidak hanya menjadi bahan perdebatan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Sejumlah ormas mahasiswa pun menanggapi secara serius isu tersebut.

Salah satunya, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Lidya Natalia Sartono, menegaskan alasan pemerataan kesejahteraan dan sebagai pemenuhan janji politik oleh DPR kepada masyarakat pada dapil pemilihannya, bukanlah alasan tepat. Hal tersebut menurutnya justru menghadirkan polemik baru.

"Persoalannya, kuota kursi pada setiap dapil berbeda sehingga nilai yang disebut sebagai dana aspirasi akan berbeda pada setiap daerah. Dan bukan hal baru, jika kita tahu bahwa yang disebut sebagai penyerapan aspirasi itu hanyalah bagi-bagi uang kepada rakyat. Tentu saja, hal itu bukanlah pendidikan politik dari dewan yang baik," ujar Lidya, di Jakarta (29/6).

Lebih lanjut, Lidya mengatakan bahwa demokrasi dalam pengertian sederhana, sebagai konsep politik dari, oleh dan untuk rakyat jangan diterjemahkan dengan model bagi-bagi uang seperti itu. Tetapi, bagaimana hak politik dan ekonomi rakyat bisa diperjuangkan dengan cara membuat regulasi yang memproteksi kepentingan rakyat pada wilayah itu.

"Model dana aspirasi itu seolah melegalkan transaksi politik. Bagi kami PMKRI, partai-partai yang menolak dana aspirasi tersebut harus diberi apresiasi. Siapa lagi kalau bukan partai sebagai alat perbaikan demokrasi yang kita harapkan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia," tegas Lidya.

"Terus terang kami mendukung sikap Nasdem dan partai lainnya yang menolak dana aspirasi. Penggunaan uang negara haruslah efisien untuk pembangunan. Kami akan lakukan konsolidasi mendukung sikap FNasdem dan KIH. Bagi kami, sudah saatnya DPR kita dibenahi dari perilaku pemborosan yang selama ini sudah jadi kebiasaan," tutupnya.