Penyerapan Anggaran Rendah di Tahun Pilkada Merupakan Modus Lama

Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Arie Sudjito mengatakan, sudah menjadi hal yang biasa jelang pemilihan kepada daerah (pilkada) calon dari petahana melakukan penjadwalan politik anggaran. Sehingga tidak mengherankan penyerapan anggaran jelang pilkada rendah di awal tahun seperti sekarang ini.

"Modus itu sudah lama. Bukan hanya di daerah, di pusat juga terjadi demikian. Akibat dari itu masyarakat dikorbankan," ujar Arie, Rabu (8/7).

Ia mengatakan, kebutuhan-kebutuhan di pilkada dirancang untuk kepentingan pragmatis. Modus politik anggaran selama ini lebih banyak dimanfaatkan untuk mengikuti pilkada itu.

Bahkan, sambung Arie, kepentingan politik tak terhindarkan dalam APBD jelang pilkada. Ia mencontohkan, banyaknya dana bansos yang muncul dalam APBD saat jelang Pilkada.

"Petahana bisa menyembunyikan dana APBD. Sebetulnya tak sulit bagi pemerintah pusat melalui Mendagri dan Kemkeu untuk mengontrol anggaran itu. Namun kembali lagi dalam pilkada parpol juga terlibat kan?" Ujarnya.

Pemerintah pusat juga bisa memberikan sanksi tegas bagi daerah yang lambat menyerap anggaran. Namun hal itu jadi sulit dilakukan karena faktor kepentingan.

"Perlambatan penyerapan anggaran itu kan berjemaah. Ada irisan kepentingan di sana. Paling pemerintah pusat menekannya hanya simbolis. Kalau pun ditegur semuanya kan normatif. Pusat juga kan ada kepentingan juga di daerah," katanya.

Untuk itu, lanjut Arie, kontrol masyarakat sangat dibutuhkan. Pengawasan parlemen terhadap eksekutif di daerah juga lemah karena mereka bagian dari kepentingan pilkada juga.