Pakar Politik: Ada Upaya Stigmatisasi‎ Menteri Jokowi

Jakarta - Pakar ilmu politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai, meningkatnya serangan kepada sejumlah nama menteri merupakan upaya stigmatisasi pihak tertentu yang tidak puas akan kinerja kabinet. Tujuannya sekaligus untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu.

Dirinya mengingatkan, berbagai macam analisis, penilaian dan lain sebagainya terkait kinerja menteri sudah ada di tangan Presiden selaku pemegang mandat yang memiliki hak prerogatif. Di luar itu, kata dia, seharusnya hanya memberikan kritik, masukan dan penilaian yang tidak langsung tertuju kepada orang perorang, namun sebatas bidang per bidang.

"Serangan kepada menteri seharusnya jangan sampai ada stigmatisasi. Kalau terus dilakukan, maka tidak akan ada perasaan saling percaya. Ini sangat berbahaya bagi pemerintahan Indonesia dan kinerja Presiden secara keseluruhan," kata Siti, Kamis (9/7).

Serangan demi serangan, menurutnya, memang sudah tidak pada tempatnya atau sengaja dibuat-buat untuk memaksimalkan tuntutan yang masih remang-remang. Artinya, kata dia, serangan dilakukan untuk menerang-benderangkan kebijakan dan pencapaian seorang menteri.

Di sisi lain, lanjut Siti, kalau Jokowi ingin mewujudkan mewujudkan Kabinet Nawacita, tentunya postur kabinet harus diatur dengan komposisi yang baik. Yang bisa mengakomodir seluruh kepentingan, baik itu kepentingan partai politik pengusung, pendukung atau koalisi.

"Harus segera dilakukan untuk mengejar ketertinggalan selama sembilan bulan ini, terutama di bidang ekonomi dan hukum. Jokowi memiliki legal position untuk melakukan itu semua. Semua harus diatur melalui komposisi yang baik," ucap Siti.