Berkas Perkara P21, Praperadilan Bupati Morotai Terancam Gugur

Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara dugaan suap kepengurusan sidang sengketa Pilkada Morotai di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011 yang menjerat Bupati Morotai, Rusli Sibua. Berkas perkara tersebut, telah dinyatakan lengkap atau P21.

Hal itu diungkapkan Rusli usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Senin (27/7). "Iya. P21," kata Rusli singkat saat keluar lobi Gedung KPK sekitar pukul 16.30 WIB.

KPK memiliki waktu 14 hari untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan lengkapnya berkas perkara ini, gugatan praperadilan yang diajukan Rusli terancam gugur. Meskipun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah menggelar sidang perdana gugatan tersebut pada hari ini.

Hal itu lantaran Pasal 82 Ayat (1) KUHAP menyebutkan, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Diberitakan, Rusli Sibua ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam penanganan sengketa pilkada Morotai tahun 2011 kepada Akil Mochtar, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu pada Jumat (26/6) lalu.
Penyidikan kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat Akil Mochtar. Mantan Ketua MK itu telah divonis seumur hidup.

Diketahui, Rusli memberi suap kepada Akil sebesar Rp 2,989 miliar sebagai imbalan agar pihaknya dimenangkan dalam sidang sengketa Pikada Morotai. Atas perbuatannya, Rusli dijerat dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas penetapan tersangka yang dilakukan KPK, Rusli mengajukan gugatan praperadilan pada 6 Juli lalu.