DPD, Jembatan Aspirasi Daerah ke Pusat

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengajak pemerintah daerah (pemda) di level kabupaten dan provinsi, untuk menyampaikan aspirasi atau usulan pembangunan ke pemerintah pusat melalui anggota DPD yang terdapat di provinsi masing-masing.

Setiap usulan atau aspirasi yang diajukan pemda melalui DPD, dinilai akan mempunyai kekuatan lebih dalam perwujudan aspirasi daerah dan dapat melaksanakan percepatan pembangunan di daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, baik di kabupaten maupun provinsi, terkadang membuat pemerintahan di kabupaten atau provinsi saling berlomba dalam mengusulkan program pembangunan kepada pemerintah pusat tanpa ada sinergi satu sama lain.

Selain itu, program daerah yang diusulkan kepada pemerintah pusat dari pemerintahan daerah tersebut, membutuhkan waktu yang lebih panjang, dan kadang tidak dapat terealisasikan karena kurangnya kewenangan untuk segera mendorong pemerintah pusat merealisasikan usulan program dari daerah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad, saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan stakeholder Provinsi Jambi di Hotel Aston Jambi, Kamis (30/7). Menurut Farouk, dalam mengakomodasi aspirasi ke pusat, daerah dapat memanfaatkan DPD.

Menurut Farouk, DPD mempunyai posisi strategis dalam meneruskan aspirasi daerah ke pemerintah pusat dibandingkan jika hanya daerah sendiri yang menyampaikan usulan tersebut. Praktek tata kelola pemerintahan yang terjadi sekarang ini berbentuk otonomi pararel.

"Hal tersebut merupakan satu kesulitan, apa yang terjadi saat ini masing-masing pemerintahan kabupaten dan provinsi saling berlomba berhubungan dengan pemerintah pusat. DPD RI sendiri selanjutnya menjadi satu sistem mekanisme tata kelola pemerintahan dalam bentuk komunikasi antara daerah dan pusat sebagai jembatan dalam penyerapan dan perwujudan aspirasi dari daerah ke pusat," terang Farouk.