Muhammadiyah Dinilai Tidak Cocok Jadi Partai Politik

Makassar - Sejumlah tokoh senior Muhammadiyah menilai ormas Islam terbesar di Indonesia tidak cocok menjadi partai politik. Menurut para tokoh ini, Muhammadiyah lebih baik tetap menjadi ormas dengan dakwah pencerahan, dibandingkan menjadi partai politik.

Dalam pidato akhir masa jabatan, Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2010-2015, Din Syamsuddin, memberikan tiga opsi politik Muhammadiyah, yakni tidak terikat parpol sama sekali, dirikan parpol, dan mendukung orang yang amanah dalam pemilu.

Kader senior Muhammadiyah, Azyumardi Azra, menilai, opsi Muhammadiyah mendirikan partai politik bakal gagal. Pasalnya, parpol tak sesuai dengan tradisi Muhammadiyah.

"Saya kira dari pengalaman yang lalu melawan arus tradisi Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak terlalu kondusif untuk membuat partai politik, karena tradisinya dakwah pendidikan dan dakwah sosial," kata Azyumardi, di Universitas Muhammadiyah, Makassar, Selasa (4/8).

Azumardi lebih menganjurkan kader-kader Muhammadiyah menjadi kader di parpol besar dibandingkan mendirikan parpol baru. Menurutnya, pengalaman kegagalan Muhammadiyah mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB) harus dipertimbangkan.

"Proses politik tidak sesederhana itu, banyak intrik, banyak kepentingan. Berbeda dengan Muhammadiyah dengan dakwahnya yang lurus, politik itu zig zag," tandasnya.

Hal senada diungkapkan oleh salah satu Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Dia menilai Muhammadiyah belum perlu membentuk partai politik. Namun, hubungan dengan kekuatan politik perlu dibangun kembali.

"Kalau dibaca subtansinya, Muhammadiyah masih tetap peran politik adi luhung. Tetap sebagai organisasi dakwah kerakyatan," kata Haedar.

Menurut Haedar, Muhammadiyah selama ini sudah tepat posisinya dalam dinamika kebangsaan. Muhammadiyah tidak akan berafiliasi politik dengan partai politik mana saja.

"Tetapi mengenai hubungan politik, baik afilisasi politik selama ini berpegang pada prinsipnya untuk tidak terlibat politik praktis," terang dia.