Pengembang: Kepulauan Gili Butuh Dukungan Infrastruktur

Lombok - Proyek properti pariwisata Gili Air Lagoon Resort ditargetkan rampung pada September 2015. PT Sasak Jaya Propertindo (SJP) selaku pengembang membangun proyek senilai Rp 70 miliar ini kedalam dua tahap. Kelak, pada 2016 resort ini memiliki total 57 villa.

"September 2015 perampungan untuk tahap pertama. Sedangkan tahap kedua mulai dibangun Oktober 2015 dan ditargetkan rampung Agustus 2016," ujar Djaja Roeslim, president director PT Trias Jaya Propertindo (TJP), Djaja Roeslim, induk usaha SJP di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pekan lalu.

Para pengembang properti yang menggarap proyek di kepulauan Gili, kata dia, membutuhkan dukungan infrastruktur. Pemerintah daerah (pemda) diminta aktif menyediakan infrastruktur seperti jalan, listrik, air minum, dan transportasi. Penyediaan infrastruktur tadi dapat menopang iklim investasi di kawasan NTB.

"Pemda memang memiliki lahan di Gili Air, saat ini setidaknya ada 30 hektare, sedangkan di Gili Trawangan ada 70 hektare milik Pemprov NTB yang belum digarap. Kami punya konsep sehingga bisa dipadukan, namun pemda semestinya mendukung dengan penyediaan infrastruktur," paparnya.

Dia mencontohkan, di Gili Air para pengelola properti pariwisata membutuhkan dukungan pasokan air minum yang memadai. Saat ini, katanya, sudah ada kontribusi dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat, namun jumlah debitnya masih kurang. Lalu, infrastruktur listrik yang dirasa masih kurang dan infrastruktur jalan serta transportasinya.

"Infrastruktur listrik saat ini kapasitasnya terbatas sehingga sering padam. Karena itu, kami menyiiapkan genset sendiri. Soal transportasi juga menjadi penting, terutama dari Mataram ke Bangsal lalu ke pulau," ujar Djaja Roeslim.

Menurut dia, selain infrastruktur fisik, pemda juga semestinya menjamin iklim investasi dengan kepastian status lahan. Bila lahan pemda yang tidak produktif dapat dikembangkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar. Selain itu, lingkungan setempat juga dapat lebih tertata.

"Di berbagai daerah memang selalu ada masalah legalitas formal untuk status lahan, kami berharap pemda bisa membantu sehingga pengusaha tidak kesulitan," tegasnya.