Jelang Pilkada, Politik Anggaran jadi Ancaman Publik

Yogyakarta - Tidak bisa dijadikan pacuan relasi terbuka apakah penggunaan dana bantuan sosial (bansos) menjadi penyebab minimnya calon-calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2015.

Namun, kasus suap yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara yang sangat berkaitan dengan penggunaan dana bansos, memunculkan sinyalemen, bahwa pejabat publik rawan menjadi "sapi perah" partai pengusungnya.

Direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar, mengemukakan, selain karena sistem demokrasi yang mendorong pragmatisme, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015, tentang mantan narapidana bisa mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah, baik itu mantan narapidana kasus narkoba, terorisme, maupun korupsi, menyebabkan kemunduran dalam sistem etika politik.

"Bagi saya, perkara mantan napi korupsi bisa mencalonkan diri lagi itu adalah perkara etika. Artinya, ada sikap permisif terhadap tindak koruptif termasuk penggelapan dana bansos," katanya.

Tindakan koruptif menurut Zainal merupakan "cacat publik", karena itu, menjadi amat "bodoh" jika masyarakat masih memberi kepercayaan lagi.

Namun bagi Zainal, korelasi yang transparan antara minimnya calon di Pilkada Serentak 2015, lebih kepada tingginya mahar politik dari setiap calon yang ingin maju dari partai politik.

"Itu salah satunya itu, saya tidak melakukan riset soal relasi itu, tetapi itu yang banyak dikeluhkan oleh kandidat. Harus ada kedekatan dengan parpol termasuk secara finansial," ujarnya.

Berdasar rentetan tersebut, boleh jadi berkesinambungan kepada penyelewengan dana bansos hingga kepada upeti yang harus dipikul para pimpinan daerah kepada partai politik.

Sehingga benar jika 100 persen dana bansos rentan diselewengkan untuk biaya demokrasi.

Sebelumnya, pengamat UGM Arie Sujito, mengatakan, banyaknya calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2015 merupakan sinyalemen bahwa pilkada menjadi tidak menarik.

Kuatnya figur petahana hingga ongkos politik yang amat tinggi, menjadi satu hal yang kasat mata.

Dengan demikian, menurut Arie partai politik telah gagal dalam kaderisasi.

Sementara, terkait dengan politik anggaran yang menjadi tradisi jelang pilkada, Arie menyatakan, fakta menunjukkan bahwa penyerapan APBD termasuk di dalamnya dana bansos diperlambat hingga menjelang pilkada.

Modus politik anggaran tersebut, dirancang mendekati pilkada dan akhirnya banyaknya dana bansos muncul dalam APBD menjelang pilkada.

Dikatakan, petahana bisa menyembunyikan dana APBD dan memperlambat proses penyerapan anggaran. Namun menurut Arie, persoalan minimnya calon di pilkada serentak memang tidak berbanding lurus dengan makin ketatnya sistem penggunaan Bansos, karena jika menelisik kondisi saat ini, justru penantang petahana yang minim.

Arie mengaku pesimistis bahwa pilkada serentak mampu menciptakan perubahan. "Pilkada serentak hanya berbicara soal teknis, tetapi tidak menyentuh akar persoalan, yakni kapasitas dan kualitas," ujarnya.